Sekda Bali Ajak Para Pemangku Kepentingan Buat Pengaturan Tata Ruang

Dewa Indra (tengah) saat membuka Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar,  Tabanan) merupakan kawasan strategis dan dinamis, di mana pertumbuhan ekonomi terjadi di wilayah tersebut.

Kegiatan ekonomi dan investasi terus bertumbuh di tengah terbatasnya ruang yang ada. Untuk itu diperlukan pengaturan ruang yang tepat yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada, baik itu kebutuhan secara ekonomi agar ekonomi bisa tumbuh, maupun kepentingan lingkungan sehingga ekosistem lingkungan akan terjaga, serta kepentingan akan pelestarian adat dan budaya.

Seiring kepentingan itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak para pemangku kepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat duduk bersama membuat kesepakatan dan konsensus bersama dalam pengaturan tata ruang yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.

Harapan ini disampaikan Dewa Indra dalam sambutannya saat membuka Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita, di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (20/11).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan menindaklanjuti dengan menetapkan rencana zonasi untuk kawasan strategis nasional.

Dalam rangka penyusunan rencana zonasi itu tentu tidak bisa ditetapkan sendiri oleh pemerintah semata,  melainkan semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, duduk bersama untuk selanjutnya bersama-sama memberikan pandangan dan perspektifnya.

Turut hadir dalam Konsultasi Publik RZ KSN Kawasan Perkotaan itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bali, perwakilan LSM serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali. (tra)

BACA JUGA:  Buntut Kasus Korupsi Dana Hibah PEN Pariwisata Buleleng, 10 Hotel Kembalikan Uang