Bangunan Beachclub dan Resort di Suana, Nusa Penida Langgar Sempadan Pantai dan Bodong

Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Klungkung Made Sudiarkajaya. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Keberadaan bangunan Beachclub dan Resort di kawasan Suana, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dikelola PT Seven Dreams (SD) dikeluhkan oleh sebagian masyarakat sekitar karena berada di kawasan suci serta melanggar sempadan pantai.

“Selain melanggar sempadan pantai, bangunan tersebut tidak mengantongi izin alias bodong,” kata Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Klungkung Made Sudiarkajaya saat dikonfirmasi, Minggu (17/11/2019).

Kadis Perizinan kembali mengungkapkan bahwa sampai saat ini perusahaan tersebut belum mengajukan izin.

“Sejauh ini PT Seven Dreams sudah ngurus informasi tata ruang, apa belum? Dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sudah diurus apa belum? Karena yang mengeluarkan dokumen UKL dan UPL adalah Dinas Lingkungan Hidup,” kata Kadis Perizinan.

Jika sudah ada pengajuan, pihaknya pasti mengecek di lapangan tentang keberadaan PT SD ini, termasuk posisinya melanggar sempadan pantai atau tidak.

“Kalau sudah lengkap persyaratannya, harusnya segera mendaftarkan dan
mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baru saya mengecek ke lapangan,” katanya.

Disinggung jika bangunan tergolong Penanaman Modal Asing (PMA), ia mengatakan harus memenuhi syarat nilai bangunannya minimal Rp10 miliar, diluar nilai tanah.

Begitupula dengan ketentuan sempadan pantai itu miniman berjarak 100 meter dari titik pasang tetendah.

“Saya sudah crosscheck dengan staf saya, bahwa PT SD nggak ada di sistem, berarti nggak berizin. Jadi kalau berizin pasti ada di sistem dan kalau on proses berarti ada register pendaftarannya, sambil menunggu pengecekan lebih lanjut,” jelasnya.

Kepada masyarakat yang mau mengontrakkan tanahnya, Ķadis Perizinan mengimbau agar lebih berhati-hati.

“Jadi, semuanya harus jelas pihak siapa yang mengontrak tanah tersebut dan harus disertai dengan perjanjian yang tertulis jelas serta jangan mau kalau pembayarannya ditunda-tunda dengan alasan apapun,” sarannya.

BACA JUGA:  Perubahan RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 Disahkan

“Ada kemungkinan tim akan segera turun untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap keberadaan PT SD. Jika nantinyanya ditemukan pelanggaran maka akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Satpol PP Kabupaten Semarapura,” tegasnya. (agw)