Terbukti Lakukan Penipuan, Napi Mafia Divonis 8 Bulan Penjara

Terdakwa Gunawan Priambodo divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Denpasar. (foto : SAR)
Beritabalionline.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pimpinan Dewa Budi Watsara, Rabu (23/10/2019) menjatuhkan vonis 8 bulan penjara terhadap terpidana 2,5 tahun, Gunawan Priambodo.
Diketahui, Gunawan Priambodo yang disebut-sebut “anak buah” mantan Wagub Bali, I Ketut Sudikerta ini sebelumnya dipenjara 2,5 tahun atas kasus penipuan bersama seorang notaris bernama Ketut Neli Asih.
Majelis hakim dalam amar putusannya yang dibacakan dihadapan terdakwa yang didampingi pengacara Simon Trombine menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan,” tegas Hakim Budi Watsara dalam amar putusannya.
Putusan ini lebih ringan 4 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Oka Surya Atmaja. “Kami menerima putusan ini yang mulia,”  kata pengacara terdakwa. Sedangkan jaksa masih menyatakan pikir-pikir.
Diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal saat terdakwa yang merupakan Direktur PT. Bangsing Permai Properti (BPP) menujuk saksi Anton sebagai exclusive agen yang bertugas memasarkan pengembangan tanah kavling siap bangun milik PT BPP yang berlokasi di Kuta Selatan.
Kemudian saksi Anton menawarkan kepada saksi korban Kurnia Soetantyo yang kebetulan sedang mencari lokasi properti di Bali. Untuk menyakinkan korban, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tanah seluas 16,64 M2 itu adalah milik PT.BPP dan terdakwa adalah Presiden Direktur sekaligus owner dari perusahaan tersebut.
“Saksi korban sempat menanyakan harga per are tanah kavling tersebut yang dijawab oleh terdakwa 400 juta per arenya, ” sebut jaksa dalam surat dakwaanya. Terdakwa juga menerangkan kepada korban bahwa, tanah kavling tersebut luasnya adalah 1462 meter persegi.
Selain itu terdakwa juga menjelaskan, jika korban berencana membeli, pembayaranya bisa diangsur beberapa kali. Atas cerita itu korban pun akhirnya menghubungi saksi Anto dan mengatakan tertarik untuk membeli tanah kavling pada blok 7 seluas 1462 meter persegi.
Korban pun akhirnya mentransfer uang ke rekening PT. ASP atau kepada saksi Anton sebesar 100 juta sebagai tanda jadi. Atas pembarayan tanda jadi itu, saksi Anton memberitahukan kepada terdakwa.
Terdakwa meminta kepada saksi I Ketut Arimbawa untuk membawakan sertifikat SHM Nomor : 2451 seluas 16.640 meter persegi atas nama Arifin Susilo Adiasa dan blok tanah ke kantor Notaris Ketur Neli Asih.
Korban juga menanyakan status kepemilikan tanah tersebut kepada Notaris Neli Asih. Notaris Neli Asih yang mengetahui bahwa tanah itu masih atas nama Arifin Susilo Adiasa, tetapi Notaris Neli Asih malah menjelaskan bahwa tanah yang dijual tersebut sertifikatnya sudah beres dan sedang dalam proses balik nama oleh PT.BPP dan bisa diperjual belikan.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Notaris, korban makin yakin untuk membeli tanah kavling tersebut. Tidak sampai disitu, terdakwa pun kembali menawarkan kepada korban tanah yang masih satu blok seluas 130 meter persegi dengan harga 250 juta per are.
Karena harga yang ditawarkan murah, korban tergiur membeli dengan maksud digabungkan sama tanah yang dibeli sebelumnya, sehingga luas tanah yang akan dibeli korban menjadi 1592 meter persegi. Sebagai tanda jadi, terdakwa meminta saksi korban intuk membubuhkan tanda tangan pada peta kavling /blok plan.
Saksi korban akhirnya sepakat membeli tanah itu dengan cara mencicil sebanyak 8 kali hingga mencapai angka Rp. 2.476.500.000. Selanjutkan Notaris Neli melakukan pengecekan ke BPN Bandung.
Dari pihak BPN Notaris Neli mendapat penjelasan bahwa, ada aturan baru yang menyatakan bahwa fungsi tanah atau lahan Bangsing Pecatu tersebut sudah berubah menjadi kawasan perlindungan setempat atau sudah ditetapkan sebagai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan.
Atas hal itu, Notaris Neli melaporkan kepada terdakwa. Masalah aspek tanah akan diurus oleh I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai wakil Bupati Badung.
Celakanya, pada tanggal 18 Oktober 2012, Arifin Susilo Adiasa selaku pemilik tanah seluas 16.640 meter persegi SHM Nomor : 2451 /Desa Pecatu mendatangi Notaris Neli dengan maksud mengambil kembali sertifikat yang masih atas namanya itu.
Tanpa memberikan penjelasan apapun, Notaris Neli memberikan SHM Nomor : 2451 /Desa Pecatu kepada Arifin Susilo Adiasa.
Korban pun marasa tertipu dan malaporkan kasus ini ke polisi. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp2.476.500.000. (sar)
BACA JUGA:  Simpan Hasis, Arsitek Asal Rusia Dituntut 15 Bulan Hukuman Penjara