Bawaslu Wacanakan Calon Petahana harus Mundur di Pilkada 2020

Ketua Bawaslu, Abhan.

Beritabalionline.com – Ketua Badan Pengawas Pemilih Umum (Bawaslu) Abhan, menyoroti aturan calon kepala daerah petahana yang hanya cuti jika kembali maju di Pilkada 2020. Menurut Abhan, aturan tersebut tidak sebanding dengan caleg.

“Soal aturan cuti bagi pertahana, ini memang di sisi lain ada ketidaksamaan antara pertahana dengan jabatan misal DPR, DPRD. Sama-sama bupati, wali kota itu jabatan politis juga. Kenapa misal kalau di DPRD kalau anggota DPRD Provinsi kabupaten kota ketika mau nyalon itu harus mundur,” ujar Abhan di Media Center Bawaslu, Selasa (15/10/2019).

“Sementara incumbent atau petahana tidak mundur, cukup dengan hanya cuti ketika sudah penetapan,” sambungnya.

Menurutnya, aturan calon kepala daerah petahana hanya cuti harus dikaji ulang. Abhan khawatir terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana jika tidak mengundurkan diri.

“Bagi jajaran pengawas akan lebih mudah pengawasan kalau sama-sama dua-duanya harus mundur. Jadi tidak ada potensi abuse of power, penyalahgunaan bagi petahana dan sebagainya,” ujar Abhan.

“Jadi memang ada semacam yang satu merasa enggak adil, yang satu harus mundur, yang satu cukup cuti sama-sama jabatan politisi. Itu yang saya kira harus dikaji kembali di UU (Pilkada) 10 tahun 2016,” tandasnya.

Abhan juga menyebut bahwa politik uang masih menjadi permasalahan serius. Hal itu menjadi tantangan Bawaslu supaya Pilkada tahun 2020 bersih dari politik uang.

“Tantangan kami masih seputar persoalan politik uang dan sebagainya juga masih harus bisa kita selesaikan dan awasi secara maksimal agar tidak terjadi banyak politik uang,” katanya.

Menurut Abhan, praktik politik uang di Pemilu maupun Pilkada kerap terjadi. Bawaslu bakal mengawasi semaksimal mungkin.

“Tidak bisa dipungkiri itu (politik uang) yang bisa kita katakan semaksimal mungkin agar politik uang ini tidak masif, dan kalau bisa diminimalisir lah, di zero kan agak susah ya,” ucapnya.

BACA JUGA:  Diajak Demo 22 Mei Lewat Medsos, Pelaku Aksi di Petamburan Dijanjikan Rp100 Ribu tapi Belum Dibayar

Maka dari itu, Abhan berharap kepada partai politik supaya mencalonkan orang baik dan punya aksesibilitas kepada publik. Dia yakin calon yang baik bakal diterima masyarakat dengan cara kampanye yang benar.

“Tidak usah money politic dan juga ini publik masyarakat juga harus jadi pemilih yang rasional dan berintegritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abhan berharap perbedaan politik di Pilpres 2019 tidak berlanjut di Pilkada 2020. Dia ingin pesta demokrasi berjalan kondusif. “Jadi mudah-mudahan persoalan beda pendapat Pilpres sudah selesai, ini jadi tantangan kami untuk di pilkada 2020 itu,” pungkasnya. *itn