Teluk Benoa Ditetapkan Sebagai Kawasan Konservasi Maritim

Gubernur Koster perlihatkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan koservasi maritim. (foto : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menetapkan perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Menteri Kelautan dengan nomor 46/KEPMEN-KP/2019.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas kebijakan yang berpihak kepada aspirasi masyarakat Bali,” kata Gubernur Koster.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali; ForBALI, Pasubayan Desa Adat, dan elemen masyarakat lainnya termasuk media yang dengan gigih dan konsisten selama bertahun-tahun berjuang untuk menjadikan kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi,” sambung Koster, Kamis (10/10/2019) di Denpasar.

Dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini kata Koster, upaya dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali semakin nyata dapat diwujudkan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Dalam surat tertanggal 4 Oktober 2019, Pertama menetapkan perairan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim teluk Benoa. Kedua, kawasan konservasi maritim teluk Benoa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dikelola sebagai daerah perlindungan budaya maritim teluk Benoa.

Ketiga, daerah perlindungan budaya maritim teluk Benoa sebagaimana dimaksud pada point kedua dengan luasan keseluruhan 1.243,41 (seribu dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh satu) hektare, meliputi:

a. Zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter (sikut Bali/telung tampak ngandang); dan b. Zona pemanfaatan terbatas.

Keempat, daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benoa di perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta kawasan konservasi maritim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kelima, menunjuk Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan daerah perlindungan budaya maritim teluk Benoa di perairan Provinsi Bali yang meliputi penunjukkan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi kawasan konservasi Maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Batas koordinat kawasan konservasi maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dengan titik koordinat batas terluar kawasan sejumlah 234 titik peta.

Peta kawasan konservasi maritim teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali. Keputusan Menteri tersebut merupakan respon atas Surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019 Perihal Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa.

Dalam surat tersebut Gubernur Bali mengusulkan agar teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan konservasi maritim sesuai dengan hasil konsultasi publik pada tanggal 6 September 2019 yang dihadiri para sulinggih, para Bendesa Adat yang memanfaatkan perairan teluk Benoa, kelompok ahli, LSM/NGO, asosiasi dan para pemangku kepentingan lainnya. (agw)