Tergiur Bunga Tinggi, Banyak Masyarakat Terjerat Investasi Bodong

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing. (foto : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Lebih dari 1,5 juta masyarakat di Indonesia menjadi korban investasi ilegal (bodong). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kasus tersebut berlangsung selama selama 10 tahun, yakni dari tahun 2008 hingga 2018.

“Kerugian yang diderita masyarakat akibat investasi ilegal sebesar kurang lebih Rp88,8 triliun. Namun saya perkirakan yang belum dilaporkan juga banyak karena masyarakat tidak berani melapor atau malu bahkan malas dengan proses hukumnya,” ungkap Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing di Denpasar, Rabu (25/9/2019) malam.

Ia menyebut, kasus tersebut mengakibatkan dampak yang begitu besar. Hal ini terjadi dikarenakan uang yang digunakan masyarakat untuk menanam modal berasal dari uang meminjam di Bank dengan jaminan sertifikat rumah.

“Setelah sertifikat rumah dijadikan agunan di Bank, atau bahkan ada masyarakat yang sampai menjual rumahnya agar bisa investasi, tiba-tiba uang tersebut dibawa kabur para pelaku. Tentu hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar,” terangnya.

Dikatakan, salah satu investasi ilegal adalah Fintech Peer to Peer Landing. Kemudian ada modus lain berupa perdagangan forex berjangka komoditi yang menawarkan keuntungan besar tanpa resiko.

Dari beberapa temuan, kebanyakan yang menjadi korban adalah kaum perempuan terutama ibu-ibu yang dimungkinkan kurang paham legalitas. Untuk menghindari agar tidak menjadi korban, ia meminta masyarakat agar tak tergiur iming-iming bunga tinggi yang ditawarkan.

Ditambahkan, saat ini edukasi dan sosialisasi terus dilakukan bersama 13 kementerian dan lembaga terkait dalam membantu masyarakat agar terlepas dari jeratan investasi Ilegal.

“Selain mengecek legalitas dan harus terdaftar di OJK, kalau ada penawaran investasi cek “dua L”, yaitu legal dan logis. Tanya izin kegiatan usahanya legal apa tidak, kemudian logis artinya rasional tidak memberikan janji muluk atau bunga tinggi,” jelasnya.

Terlepas dari maraknya investasi ilegal, saat ini sebanyak 127 Fintech Peer to Peer Landing yang berizin dan terdaftar di OJK pelayanannya telah dinikmati sebesar 11,5 juta masyarakat. Kendati demikian, ia meminta kepada masyarakat yang akan meminjam agar lebih bijaksana dan sesuai kebutuhan.

“Pinjam untuk kepentingan produktif, pahami manfaat biaya bunga jangka waktu denda dan resikonya, dan jangan meminjam untuk menutup hutang,” pesannya. (agw)