Longmarch ke DPR, ABS Gelar Aksi Damai Dukung Revisi UU KPK

Aksi damai ABS mendukung revisi Undang-undang KPK. (foto : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beriabalionline.com – Puluhan masyarakat dari beberapa elemen kemasyarakatan di Bali yang tergabung dalam Aliansi Bhineka Sakti (ABS) melakukan longmarch ke Gedung DPRD Bali sembari menggelar aksi damai mendukung revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami merasa terpanggil untuk bangsa dan negara atas landasan intelektualitas agar yang benar tetap benar dan yang salah harus diperbaiki. Sehingga kami sangat setuju untuk dilakukan revisi Undang-undang KPK,” ucap Moka Bima Jatmika perwakilan ABS saat aksi damai di Wantilan Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Senin (23/9/2019).

Ketua Forum Peduli NKRI ini mengatakan, aksi yang digelar bukan untuk membuat lemah melainkan sebaliknya yakni menguatkan lembaga antirasuah itu sendiri.

“Semangat kami mendorong dilakukannya revisi Undang-undang KPK selain membuat lembaga tersebut kuat, juga untuk membersihkan oknum-oknum radikal yang ada di tubuh KPK,” terangnya.

Perwakilan peserta aksi damai diterima anggota DPRD Bali. (foto : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Suyasa menyatakan, secara kelembagaan pihaknya mendukung revisi Undang-undang KPK jika hal tersebut lebih menguatkan KPK.

Dikatakan lebih jauh, KPK dalam bekerja harus diikat oleh suatu Undang-undang agar tetap berjalan di jalur yang benar dan tidak sewenang-wenang.

“KPK tidak boleh superbodi yang sangat full power, serta jangan sampai proses penegakan hukum dicampuri dengan urusan politik. Jadi harus ada undang-undang yang mengikat kinerja KPK,” tegasnya.

Sebelum menggelar orasi di Gedung DPRD Bali, peserta aksi melakukan longmarch dari depan Lapangan Bajra Sandhi Renon, Denpasar. Dengan membawa spanduk dan beragam poster, mereka meneriakkan perlunya revisi Undang-undang KPK. (agw)