Serikat Buruh Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan.

Beritabalionline.com – Pemerintah menaikkan iuran BPJK Kesehatan tahun depan. Keputusan tersebut mendapat kritikan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

“Kami menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sikap kami ini mencerminkan sikap serikat buruh, dan serikat buruh mencerminkan sikap masyarakat,” ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam jumpa pers di Kantor LBH, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Dia menilai menaikkan iuran BPJS Kesehatan bulan lah solusi untuk mengatasi defisit. Harusnya persoalan itu menjadi urusan pemerintah tidak dibebankan ke rakyat.

“Sesuai perintah konstitusi, berapa pun defisit, maka dibayar negara, bukan dibayar rakyat,” ucapnya.

Seharusnya, kata Iqbal, keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan didahului dengan melakukan dengar pendapat bersama publik.

“Ini bukan milik Menteri Keuangan yang terhormat, yang dia dengan entengnya kalau defisit dinaikan iurannya. Salah, ini adalah milik rakyat yang kita semua ikut iuran. Oleh karena itu umumkan kenapa dia defisit, jangan menyatakan defisit sekian saja,” tuturnya.

Ditambahkan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK), naiknya iuran BPJS Kesehatan sangat menyulitkan masyarakat dengan kondisi seperti saat ini.

“Saat ini kondisi rakyat sangat-sangat sulit. Upah sangat murah, ada PHK massal, ada pemberangusan di serikat pekerja, dan ada kehidupan pengangguran yang sangat terbuka,” ungkapnya.

“Seharusnya negara bukan menaikkan, tapi harusnya sudah mikir menurunkan bahkan menggratiskan,” tandasnya. (itn)

BACA JUGA:  Gubernur Kepri Positif Covid-19, Ini Agenda yang Sempat Dihadiri Isdianto