KPK: Pembahasan Regulasi di Daerah Berpotensi Korupsi

Optimalisasi peran APIP dan Perangkat Daerah dalam pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Giri Suprapdiono menyebut bentuk korupsi yang kerap terjadi di daerah berupa korupsi dalam perencanaan APBD, penganggaran, pelaksanan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi.

“Pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi serta rotasi kepegawaian juga berpotensi terjadi korupsi di daerah,” ucapnya saat acara Optimalisasi peran APIP dan Perangkat Daerah dalam pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Sabtu (17/8/2019).

Untuk itu pihaknya mengingatkan agar praktek-praktek korupsi dalam bentuk di atas tidak terjadi lagi, serta mengajak semua pihak untuk melangkah bersama mencegah terjadinya korupsi.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengakui meski indeks kepatuhan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali terhadap peraturan maupun perundang-undangan dapat dikatakan relatif tinggi, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan yang masih terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

“Untuk itu, upaya sosialisasi serta sinergitas semua komponen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan terjadinya praktek korupsi,” ucapnya.

Sekda Dewa Indra lalu menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi menjadi tanggungjawab bersama sehingga sinergitas dengan semua pihak sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya praktek korupsi tersebut.

Pihak Pemprov dikatakan menyambut baik dan berterima kasih atas arahan langsung KPK RI kepada para pejabat baik di lingkungan Pemprov Bali maupun Kota Denpasar dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi.

“Kita harus satukan langkah dan bergerak bersama dalam mencegah korupsi. Saya harap dengan acara ini akan terjalin kolaborasi yang lebih baik antara KPK RI dengan Pemprov Bali dalam upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi,” kata Dewa Indra.

BACA JUGA:  Pemkab Karangasem Raih Penghargaan WTP Untuk Kelima Kalinya

Di tempat yang sama penasehat KPK RI, Budi Santoso menyampaikan, kegiatan yang digelar merupakan bagian dari Roadshow Bus KPK 2019 bertema “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi”. Sesuai rencana KPK akan berkeliling dengan mengunjungi 28 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi di Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah KPK dalam melaksanakan tugasnya menekan angka korupsi di Indonesia melalui tindakan pencegahan dengan memberikan pembekalan dan pemahaman terkait korupsi kepada jajaran pemerintah daerah, dan swasta. KPK RI mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat bekerja bersama dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di negara kita,” jelasnya. (agw)