Gubernur Koster Minta Bupati Prioritaskan Anggaran Pilkada 2020

Gubernur Bali Wayan Koster. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta bupati/wali kota di enam kabupaten/kota di daerah itu dapat memprioritaskan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020, sehingga tidak sampai mengganggu tahapan perhelatan demokrasi.

“Saya tidak mau pilkada sampai terganggu karena persoalan anggaran. Kalau memang diperlukan pendampingan dari provinsi, kami akan fasilitasi,” kata Koster saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, di Denpasar, Kamis (1/8/2019).

Dalam rapat itu, Koster menyayangkan ketidakhadiran Bupati/Wali Kota, dan hanya dihadiri pejabat setingkat Asisten I dan Asisten II Setda Kabupaten/Kota, ataupun Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Catat ya Pak, nanti Bapak pulang ke kabupaten/kota masing-masing agar langsung menghadap Bupati/Wali Kota untuk menyampaikan kebutuhan anggaran pilkada, berapa yang untuk 2019 dan berapa untuk 2020,” ucapnya.

Orang nomor satu di Bali itu mengingatkan karena tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai tahun ini, maka harus sudah ada porsi yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019.

“Anggaran pilkada harus diprioritaskan karena tahapannya harus dijalankan. Dengan pilkada yang prosesnya makin baik, kesadarannya makin baik, maka akan melahirkan pemimpin yang lebih baik,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu.

Selain itu, Koster meminta jajaran KPU dan Bawaslu di enam kabupaten/kota (Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar) dapat menyusun anggaran yang efisien. Kegiatan yang bisa disinergikan agar disinergikan sehingga pemerintah daerah tidak takut dengan kebutuhan anggaran yang terlalu tinggi.

“KPU dan Bawaslu buat anggaran jangan serem-serem, buat yang efisien. Pasti Bupati/Wali Kota takut juga kalau anggarannya terlalu tinggi,” tegas Koster.

Jika memungkinkan dalam penyusunan anggaran tersebut meskipun kegiatannya banyak, tetapi biayanya bisa diturunkan. Jangan dibuat linier dengan banyak kegiatan, anggarannya juga banyak.

BACA JUGA:  Update Kasus Covid-19 di Bali, 5 Meninggal, 5 Sembuh dan Positif 17 Orang

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan meminta agar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani paling lambat 1 Oktober 2019. Jangan sampai terulang lagi kejadian persoalan anggaran seperti Pilkada 2015.

“KPU itu sebenarnya sangat ingin irit, tetapi regulasi yang membatasi, ada standar-standar tertentu yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran seperti mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya,” ucapnya. (itn)