MA Tolak Permohonan Uji Materi Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018

Gubernur Bali I Wayan Koster. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Permohonan Uji Materi Pergub Bali Nomor: 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang diajukan Asosiasi Daur Ulang Plastik Inonesia (ADUPI), Pelaku Usaha Perdagangan Barang dari Kantong Plastik, dan Pelaku Usaha Industri Barang dari Plastik ditolak MA.

“Dengan Putusan Makamah Agung yang menolak Permohonan Uji Materi terhadap Peraturan Gubernur No.97 Tahun 2018, maka kebijakan Gubernur Bali yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali,” kata Gubernur Bali I Wayan Koster, Kamis (11/7/2019) di Denpasar.

Koster menambahkan, tudingan bahwa Pergub Bali No.97 Tahun 2018 membuat norma baru berupa pelarangan yang tidak ada dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah adalah tidak benar.

Hal itu, lanjutnya, karena searah dengan apa yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung, justru norma pengurangan sampah yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Perda Propinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut, haruslah dimaknai sebagai pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, sebagaimana diatur dalam Pergub Bali No.97 Tahun 2018; dengan demikian kebijakan Gubernur Bali sudah patut dan benar.

“Dengan Putusan Mahkamah Agung ini pula, maka semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keseluruhan isi dari Pergub Bali No,97 Tahun 2018 untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Ini sesuai dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” ucap Gubernur.

Ia menambahkan, bahwa ketika ada permohonan uji materi terhadap Pergub Bali No.97 Tahun 2018 banyak pihak yang memberi dukungan, simpati, dan membela kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai mulai dari Pemerintah Pusat, para aktivis lingkungan hidup dari berbagai Negara, dan pemerhati kebijakan publik.

BACA JUGA:  Gubernur Koster Ingin Semua Desa Gelar Bulan Bung Karno

“Oleh karena itu atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan Krama Bali, kami memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam. Dengan demikian pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia tidak perlu ragu dan takut untuk membuat regulasi kebijakan untuk mewujudkan alam Indonesia yang bersih, hijau, dan indah,” tegas Koster.

Tidak hanya menolak, Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. H, Supandi , SH., M.Hum., (Ketua Majelis), Dr. H. Yulius, SH., M.H., dan Dr. H Yodi Martono Wahyunadi, S,H., M.H., (Anggota Majelis) menghukum para pemohon yaitu Asosiasi Daur Ulang Plastik Inonesia (ADUPI), Didie Tjahjadi dari Pelaku Usaha Perdagangan Barang dari Kantong Plastik, dan Agus Hartono Budi Santoso dari Pelaku Usaha Industri Barang dari Plastik membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00. (agw)