Disdik Akan Lakukan Optimalisasi PPDB

Kadisdik Bali Ngurah Boy Jayawibawa (pegang kertas) saat rapat koordinasi dengan jajaran Komisi IV DPRD Bali, di ruang Badan legislasi (Baleg) DPRD Bali.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Sehari menjelang pengumuman hasil verifikasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Provinsi Bali, tampaknya masih menuai protes dari orang tua siswa. Meski demikian, Dinas Pendidikan (Disdik) Bali tidak akan mengubah sistem PPDB yang sudah berjalan mengacu pada Peraturan Mentri Pendidikan nomor 51 tahun 2018. Namun, Disdik Bali akan melakukan optimalisasi siswa yang tercecer agar bisa tertampung disekolah negeri.

Kesepakatan itu terungkap pada rapat koordinasi antara Disdik Bali dengan Komisi IV DPRD Bali, di ruang Badan legislasi (Baleg) DPRD Bali Kamis (4/7/2019). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IV Nyoman Wirya dan dihadiri anggota diantaranya Wayan Sutena, Budi Utama, Bagus Suwitra Wirawan, Gusti Putu Budiarta, Utami Dwi Suryadi.

Sementara Dinas Pendidikan hadir langsung Kadisdik Bali Ngurah Boy Jayawibawa, didampingi Ketua PPDB Nyoman Ratmaja dan staf. “Saya tegaskan, tidak ada istilah gelombang kedua, yang ada melalui optimalisasi daya tampung,” kata Ngurah Boy. Terkait dengan pendataan optimalisasi daya tampung sekolah, Boy mengaku akan segera mengumpulkan para kepala SMA, karena merekalah yang paling tahu tentang kondisi daya tampung masing-masih sekolah.

Dalam pertemuan tersebut Kadisdik Boy Jayawibawa menyampaikan surat domisili yang dibuat dadakan untuk bisa mendaftar sudah dilakukan verifikasi ulang dan jumlahnya tidak begitu besar. Dia mencontohkan di SMAN 1 Denpasar, dari 89 siswa yang.mempergunakan domisili terverifikasi menjadi 52 siswa. Di SMAN 2 Denpasar dari 74 siswa menjadi 39 siswa. “Artinya menunjukan sebagian besar domisili diterima langsung dan itu tidak benar. Kami tetap melakukan verifikasi sampai detik terakhir dan kalau ditemukan akan didiskualifikasi,” tegasnya di depan anggota dewan.

Ditengah-tengah PPDB sudah berjalan, turun sudah edaran terbaru yang mengatur perubahan jalur, Bali tidak melakukan perubahan seperti daerah-daerah yang wilayahnya luas seperti Jawa Timur. Disdik Provinsi Bali tetap mengacu pada Permendik 51 Tahun 2018 karena ruang lingkup Bali sangat kecil. “Sampai kemarin tidak ada permasalahan yang berarti dan ini sudah memasuki verifikasi dan pengumuman tetap tanggal 5 besok,” ujarnya.

BACA JUGA:  Menelusuri Batu Nisan Pelukis Termahal di Dunia, Oleh : Yanes Setat

Sementara anggota Komisi IV Gusti Putu Budiarta menyampaikan, persoalan PPDB hampir setiap tahun ajaran menuai protes. Menurutnya hal itu tidak salah karena orang tua siswa ingin anaknya agar menjadi anak yang pintar, mengikutsertakan anaknya pada berbagai kegiatan belajar dengan harapan bisa mendapat sekolah negeri. Yang mengkhawatirkan dan membuat pusing orang tua siswa, ketika anaknya tidak masuk dalam zona dan tidak lolos terverifikasi, sekolah swasta sudah menyatakan tutup tidak menerima murid baru lagi.

Politisi PDIP ini berharap, jangan sampai anak didik dari SMP ke SMA tidak dapat sekolah. Dia juga mengakui, kalau orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dipastikan biaya akan sangat mahal dan orang tua tidak mampu untuk membayarnya. Sekolah swasta juga masih banyak perlu pembenahan dan kualitasnya perlu ditingkatkan.

Sementara Bagus Suwitra Wirawan menambahkan, banyak siswa dari beberapa desa di Badung tidak diterima disekolah SMA Negeri. Seperti halnya Desa Canggu, Desa Tebu Beneng mereka tidak diterima di SMAN 2 Mengwi Munggu maupun di SMAN 1 Kuta Utara pun demikian di SMAN 1 Kuta. Kalau dilihat zona wilayahnya kedua Desa tersebut masuk dalam zona wilayah akan tetapi satupun siswa dari kedua desa tersebut diterima. Lebih lebih jarak yang diterima dalam sistem zonasi maksimal 2 kilometer. “Di SMAN 1 Kuta Utara nyaris banyak domisili dadakan dan ini harus disikapi,”pintanya.

Dalam PPDB 2018 lalu lanjut politisi Gerindra ini sudah banyak masalah dan tahun ajaran 2019 dinilai bertambah parah. Pihaknya berharap kepada Dinas Pendidikan untuk menambah ruang belajar dan setiap rombel dinaikan jumlahnya sehingga siswa yang tercecer bisa terakomodir. “Semua orang tua murid minta agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri dan sekolah swasta sampai saat ini belum mampu menunjukan kualitas yang baik sementara pungutan biaya disekolah swasta sangat mahal,” katanya.

BACA JUGA:  Enam Titik Api Masih Membakar Hutan Lereng Gunung Agung

Sementara Wayan Sutena meminta bagi aparat desa yang mengeluarkan domisili dadakan agar diberikan sanksi administrasi sehingga ada efek jera. Kalau domisili dadakan dibiarkan terus, sampai kapanpun PPDB akan terus karut marut seperti sekarang. Pihaknya berharap dalam PPDB kali ini, semua siswa harus dapat diterima disekolah negeri dan pihaknya juga meminta tidak ada rekrutmen kedua agar tidak terkesan mencla-mencle dalam penerapan sistem pada PPDB tahun 2019 ini. “Solusinya harus ada optimalisasi oleh Disdik terhadap siswa yang tercecer sepanjang dia belum mendaftat di sekolah swasta,” katanya. (wrb)