Gubernur Koster Minta Dewan Pertimbangkan Pengaturan Jam Kerja Tenaga Lokal Bali

Gubernur Bali, Wayan Koster. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik serta mengapresiasi inisiatif dewan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Hal ini diungkapkan Gubernur Koster saat penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (26/6/2019).

Gubernur Koster mengatakan, sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, tentu pihaknya sangat mendukung dilakukannya penyusunan Ranperda yang mendukung visi tersebut.

“Yakni Ranperda sesuai visi Pemprov Bali dalam upaya mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala dan niskala, ” ujar Gubernur Koster dengan menambahkan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah inisiatif cerdas dan bijak dalam kerangka pembangunan Bali berkelanjutan.

Dengan adanya peraturan daerah ini, lanjut dia, nantinya diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang  mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial.

Seusai sidang, Gebernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu mengatakan dukungannya terhadap Ranperda tersebut, sebab Bali menghadapi permasalahan dengan semakin sempitnya ruang untuk tenaga kerja lokal Bali yang berkaitan dengan profesionalisme, unsur-unsur yang bersifat lokal dan daya saing yang menurun.

“Karena itu, Perda tentang ketenagakerjaan sangat penting buat Bali dalam jangka panjang untuk memberikan proteksi kepada tenaga kerja lokal Bali, dan tentunya untuk menata ketenagakerjaan secara menyeluruh,” ujar mantan anggota DPR RI itu.

BACA JUGA:  Wagub Cok Ace: Walau Dibuka untuk Wisdom, Bali Ketat Terapkan Protokol Kesehatan

Terkait daya saing, Gubernur Koster mengusulkan adanya pengaturan jam kerja, sehubungan demikian padatnya aktivitas ritual keagamaan yang mesti dilakoni oleh masyarakat Bali hingga berpengaruh terhadap produktivitas sebagai karyawan.

“Yang kita atur adalah jumlah minimum kerja yang diperlukan perusahaan. Kalau izin, harus diganti pada hari lain, supaya tetap terpenuhi jam kerjanya,” kata politisi asal Desa Sembiran, Buleleng itu.

Ia berharap anggota DPRD mempertimbangkan untuk mengatur hal ini agar tak digunakan sebagai dalih oleh perusahaan untuk tidak menerima tenaga lokal Bali.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018. (tra)