Desa Adat Perlu Payung Hukum, Gubernur Koster: Ini Namanya ‘Nindihin Gumi Bali’

Gubernur Koster tandatangani prasasti pencanangan pelaksanaan Perda No. 4 Th 2019 Tentang Desa Adat di Bali. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali I Wayan Koster melakukan penandatanganan prasasti pencanangan pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Acara penandatanganan yang disaksikan para bupati, pejabat instansi terkait dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat itu, dilakukan di wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedahulu, Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Rabu (4/6/2019).

Gubernur Koster dalam sambutannya mengatakan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat terdiri atas 18 bab dan 104 pasal. Rumusan Perda ini sudah disusun sejak 2014 lalu.

“Konsep dasar dari Perda Desa Adat ini berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi sangat tegak lurus dengan kearifan lokal, mengandung nilai luhur yang diwariskan para penglingsir terdahulu,” kata Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali di hadapan ratusan undangan yang memadati wantilan Pura Samuan Tiga.

Menurut Koster, desa adat perlu mendapat payung hukum dari negara agar eksistensinya terjaga. Apalagi desa adat di Bali menjadi benteng yang menjaga kelestarian adat serta budaya, yang akhirnya memancarkan taksu sehingga pariwisata Bali bisa termashyur di dunia internasional.

“Terkait peran strategis desa adat, maka perlu diperkuat, dijaga serta terlindungi keberadaannya,” tandasnya.

Misalnya, lanjutnya dia, bagaimana agar warga desa adat bisa diberdayakan sehingga mampu mandiri dan usahanya tidak tergeser pelaku bisnis modern.

“Nah ini namanya ‘nindihin gumi Bali’, dengan pemberlakuan Perda Desa Adat, sehingga ada perarem khusus yang diputuskan melalui paruman. Dan ini baru pertama kali diberikan pada daerah di indonesia,” ungkap politikus Banteng asal Desa Sembiran, Buleleng itu.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan prasasti tersebut Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda Bali Dewa Indra, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Bupati Gianyar Agus Mahayastra, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan sejumlah tokoh lainnya dari seluruh kabupaten/kota di Bali. (tra)

BACA JUGA:  Gubernur Koster Bakal Tambah Rp50 Juta Dana Operasional SGR Desa Adat