Sekda Dewa Indra: Reforma Agraria bukan Sekadar Bagi-bagi Tanah

Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria M Ikhsan, didampingi Sekda Dewa Indra (tengah) saat membuka Rakor Tugas Gugus Reforma Agraria Provinsi Bali 2019.(foto: ist).

Beritabalionline.com – Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan usaha reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi lahan. “Ini lebih menekankan pada rasa keadilan, agar aset tanah bisa benar-benar bernilai guna bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Dewa Indra dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tugas Gugus Reforma Agraria Provinsi Bali 2019 di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Senin (29/4/2019).

Rakor juga dihadiri jajaran Kanwil BPN serta perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Dewa Indra mengatakan, reforma agraria adalah janji republik yang dinyatakan dalam sila kelima yakni keadilan sosial.

“Untuk itu, saya yakinkan di Bali semua kabupaten/kota untuk mendukung program ini secara penuh,” harapnya seraya menambahkan, penerbitan sertifikat sebagai bukti aset, masyarakat juga harus punya akses yang mudah. Akses juga penting karena akses adalah modal bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang bertumbuh secara ekonomi.

Lebih jauh, Dewa Indra juga menyatakan Pemprov Bali siap bekerjasama dengan lembaga pertanahan baik daerah maupun pusat demi percepatan reforma agraria di Bali, yang kini notabene sudah mencapai angka 80 % untuk penerbitan sertifikat.

Selama ini kolaborasi sudah berlangsung baik, kooperatif dan bahkan progresif. Bali adalah yang tercepat secara nasional. Untuk kedepan diyakinkan lagi, kolabora

Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria M Ikhsan Saleh menyatakan apresiasinya terhadap pencapaian program reforma agraria di Bali yang tercatat paling cepat di Indonesia. “Di Bali dukungan pemda sangat jelas, sehingga bisa diselesaikam dengam baik dan kami di pusat tinggal mendukung saja,” ujar Ikhsan.

Reforma agraria menurut Ikhsan mendapatkan spirit baru di era pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dukungan kerangka hukum yang jelas melaui Perpres 86 tahun 2018. Baru bisa diwujudkan di pemerintahan sekarang karena sejak dulu banyak sekali kepentingan.

BACA JUGA:  Kontingen Bali Raih Juara Harapan di Ajang MTQ Tingkat Nasional

Menurutnya, ini program strategis untuk mencegah konflik dan dirinya lihat juga semangat gotong royong dan kebersamaan di Bali masih sangat kuat, ini mendukung sekali. “Momentum ini perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga kedepan bisa mencapai 100 %,” imbuhnya.

sinya bisa lebih erat dan efektif. Penerbitan sertifikat sangat penting untuk meminimalisir konflik dimasyarakat. “Kalau ada staf yang terbukti lambat, lebih baik dipindahkan saja,” tegasnya.(yaw)