MK Sesalkan Pernyataan Amien Rais

Juru Bicara MK, Fajar Laksono. (foto : detiknews)

Beritabalionline.com – Politikus senior Partai PAN, Amien Rais, menyerukan akan melakukan people power jika ada kecurangan di Pilpres 2019 ketimbang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa tanggapan Makamah Kosnstitusi (MK)?

“Membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu, termasuk di dalamnya dugaan kecurangan pemilu ke MK, itu hak peserta pemilu, digunakan atau tidak hak itu, terserah saja. Yang pasti, menurut konstitusi, sengketa hasil pemilu sudah disediakan mekanismenya dan MK merupakan lembaga negara yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu, termasuk jika ada dalil kecurangan yg mencederai demokrasi pemilu,” ucap Jubir MK, Fajar Laksono yang dikonfirmasi awak media, di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Namun, Fajar menyayangkan ancaman pengerahan massal itu diucapkan dari mulut Amien Rais yang notabenenya ikut membidani MK. Dia heran mengapa Amien Rais bertolak belakang ketika menjabat sebagai Ketua MPR dulu yang turut mengesahkan pembentukan MK.

“Publik semua tahu, Pak Amin Rais merupakan pelaku sejarah, bahkan memimpin MPR tatkala melakukan perubahan UUD 1945, termasuk turut menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya yang salah satunya kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut,” ujarnya.

Dia juga menyesalkan ucapan Amien yang mengatakan tak gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Fajar menilai ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan alias contemp of court.

“Akan tetapi, dgn mengatakan membawa perkara kecurangan Pemilu ke MK tak ada gunanya, ini yg patut disesalkan. Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikkan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK,” paparnya.

BACA JUGA:  BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk Hingga 22 Mei 2020

Sebelumnya, Amien mengatakan Apel Siaga Umat 313 digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Ketua Dewan Kehormatan PAN mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan.

Amien mengatakan akan menggerakkan masa secara demokratis. Dia menjamin tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah,” kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).

Hal senada juga dikemukakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Ia mengatakan, sengketa yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan lewat jalur hukum yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Bamsoet meminta elite-elite politik untuk tetap menjaga kondusifitas dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang memicu kegaduhan.

“Kan sudah ada aturan main, sudah ada undang-undang-nya yang mengatur soal adanya kecurangan ke MK dan ada upaya-upaya hukum yang lain,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Bamsoet juga mengimbau agar elite politik dan tokoh nasional untuk bersikap negarawan. Bukan justru membuat suasana politik jelang pemilu semakin panas.

“Bersikaplah kita semua sebagai negarawan jangan membuat suasana makin panas buat lah suasa teduh dan dingin. Harapan saya kita semua bijaksana dalam mengeluarkan statement, biarlah rakyat sendiri yang mementukan pilihan,” imbaunya. (itn)