Wakil Ketua DPR RI Non-Aktif Didakwa Terima Suap Rp4,850 Miliar

Wakil Ketua DPR RI non-aktif, Taufik Kurniawan. (foto : news.detik.com)

Beritabalionline.com – Wakil Ketua DPR RI non-aktif Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan perdana atas kasus menerima suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga di Tipikor Semarang, Rabu (20/3). Taufik didakwa menerima suap proyek aliran dana APBD 2016 sebesar Rp4,850 miliar.

Jaksa penuntut umum KPK, Eva Yustisiana dalam dakwaannya bahwa Taufik Kurniawan telah menerima uang dari eks Bupati Kebumen, Yahya Fuad, dan eks Bupati Purbalingga, Tasdi untuk mengupayakan penambahan DAK pada APBN perubahan masing-masing.

“Terdakwa terbukti menerima Rp 3,6 miliar dari Yahya, dan Rp 1,2 dari Tasdi total Rp 4,850 miliar,” kata Jaksa KPK, Eva Yustisiana, Rabu (20/3/2019).

Eva menambahkan, dalam pemberian uang, Taufik bersedia memperjuangkan penambahan anggaran untuk kedua wilayah tersebut dengan syarat dirinya mendapat komitmen fee sebesar 5 persen dari jumlah anggaran yang diusulkan oleh kedua Bupati tersebut.

“Buktinya aliran dana terendus KPK antara lain Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 93,3 miliar. Sementara Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 mendapatkan Rp 40 miliar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Taufik Kurniawan ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad. Menurut KPK bahwa duit itu diduga terkait dana alokasi khusus Kebumen pada APBN 2016.

Dia dianggap sebagai representasi daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah. Taufik merupakan politikus dari PAN yang jadi anggota DPR dari Dapil Jateng VII (Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga). KPK juga menyatakan Taufik telah mengembalikan Rp 3,65 miliar terkait kasus ini.

Jaksa menjerat Wakil Ketua Umum PAN tersebut dengan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan dengan Pasal 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Taufik juga dijerat dengan Pasal 11 pada undang-undang yang sama. (itn)

BACA JUGA:  Lombok Kembali “Bergoyang”