Jadi Tersangka Suap, Ketum PPP Ditahan di Rutan Cabang KPK

Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). (foto : net)

Beritabalionline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) di rutan cabang KPK, Gedung KPK, Jakarta Selatan, selama 20 hari pertama setelah dilakukan pemeriksaan selama 12 jam lebih. Dia diduga menerima suap lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

“RMY ditahan di Rutan Cab KPK di belakang gedung KPK (K4),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Sementara, dua tersangka yang memberikan uang suap kepada Rommy yaitu HRS dan MFQ ditahan di rutan yang berbeda.

“HRS ditahan di Rutan Cab KPK di Kantor KPK dan MFQ ditahan di Rutan Cab KPK di Pomdam Jaya Guntur,” kata Febri.

Diketahui, KPK resmi menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka kasus suap lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Selain Rommy, KPK juga menetapkan tersangka dua orang lainnya.

“KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka yakni RMY, MFQ dan HRS,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief kepada wartawan di Gedung KPK, JakartaSelatan, Sabtu (16/3).

Lebih jauh, Laode membeberkan pasal yang disangkakan yakni Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

“Sebagai pihak yang diduga pemberi HRS disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Paranormal Roy Kiyoshi Dikabarkan Ditangkap Polisi

Sementara itu, HRS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Dalam perkara ini, diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI,” beber Laode.

Dari OTT tersebut, KPK menyita duit sebanyak Rp156.758.000. (itn)