Wapres JK: Indonesia Butuh Sistem Birokrasi Lebih Cepat dan Efisien

Wapres Jusuf Kalla membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua, Bali. (foto : SULSELONLINE.com)

Beritabalionline.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dalam menghadapi  dunia persaingan dewasa ini, Indonesia membutuhkan sistem birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien dengan didukung teknologi yang baik.

“Semua membutuhkan perubahan yang mendalam dalam sistem kita,” kata Wapres dalam sambutannya pada acara “2019 International Reform Symposium and Regional Workshop” di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3/2019).

Demikian juga kaitannya pada negara yang demokratis, lanjut Jusuf Kalla, maka keinginan masyarakat  akan lebih banyak dan harus dikerjakan dengan sistem yang lebih cepat dan lebih efisien.

“Kalau zaman dulu apa yang dikatakan pejabat adalah kebenaran, kalau sekarang kebenaran ada di tangan rakyat dan itu membutuhkan perubahan sistem,” ujarnya.

Jusuf Kalla melihat sistem birokrasi di Tanah Air masih banyak mengalami kekurangan yang harus diperbaiki seperti halnya masih banyak keterlambatan, aparat yang korupsi, hingga ketidakpedulian terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan adanya simposium bertema “Reformasi Administrasi Publik dan Pembangunan Nasional di Indonesia, Korea, dan Asia Tenggara ” itu, dia berharap para peserta dari berbagai negara tersebut dapat belajar satu sama lain, terutama belajar dari sistem yang terbaik untuk menghindari terjadinya kegagalan.

“Apabila daerah masih melakukan sistem yang lambat,  berbiaya mahal, maka bisnis pun akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara yang lamban dan korup, maka investasi akan keluar,” ujar orang nomor dua di Indonesia itu.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan lewat simposium tersebut diharapkan menjadi semacam etalase dan dimensi baru dari praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik, khususnya di Asia Tenggara.

BACA JUGA:  Kompolnas Sebut Pelaku Penyerangan Novel Tidak Ada Keterlibatan Jenderal

Simposium yang berlangsung selama dua hari (14-15 Maret) akan menghadirkan 65 pembicara dan narasumber dari 11 negara dengan jumlah peserta sekitar 1.000 orang yang berasal dari unsur akademisi dan praktis pemerintahan. (itn)