LSM Kritik Kebijakan Polresta Denpasar yang Pertontonkan Wajah Pelaku Narkoba di Ruang Publik

Koordinator Forum Rehabilitasi Napza Bali (FRNB), Erijadi Sulaiman (tengah) tunjukkan surat protes atas kebijakan Polresta Denpasar terhadap pengguna narkoba. (foto : Agung W)
Beritabalionline.com – Sekumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas di Bali yang selama ini fokus dalam berbagai kegiatan berkaitan dengan penanggulangan narkotika mengkritik kebijakan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar yang menggelar ekspose 23 orang pelaku penyalahguna narkoba di ruang publik, khususnya di Lapangan Renon, Denpasar.
“Meskipun dalam pernyataannya Kapolresta mengatakan hal itu untuk mendorong efek jera dan juga sebagai bentuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar waspada dengan penyalahgunaan narkoba, kami merasakan kekhawatiran yang cukup mendalam,” kata Erijadi Sulaiman, Koordinator Forum Rehabilitasi Napza Bali (FRNB) kepada awak media di Denpasar, Selasa (26/2/2019).
Menurutnya, dengan dipertontonkan kepada masyarakat saat moment Car Free Day di Lapangan Renon, Denpasar, pihaknya khawatir secara tidak langsung hal itu akan membuat para pelaku menanggung beban malu seumur hidup serta mendapatkan stigma negatif atau mungkin diskriminasi.
“Kami sangat apresiasi terhadap kinerja kepolisian, khususnya Polresta Denpasar dalam penegakkan hukum terkait narkoba. Hanya saja kami melihat seperti ada norma-norma yang tidak diperhatikan, yang nantinya membuat para tersangka kemungkinan besar akan mendapatkan stigma atau mungkin diskriminasi dari masyarakat ketika sudah tidak terlibat dalam kasus tersebut,” ucap Sulaiman.
Ia juga melanjutkan selama ini FRNB yang terdiri dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAl Provinsi Bali), Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), Yayasan Generasi Bisa (Gerasa), Yakita Bali, Yayasan Anargya, Yayasan Bali Mercusuar, Ikatan Korban Napza (IKON Bali), Jaringan Indonesia Positif (JIP Provinsi Bali), dan Perempuan Tangguh Inspirasi Wahana Imbas NAPZA (PERTIWI Bali) selaku pelaksana program penanggulangan, pencegahan, perawatan rehabilitasi NAPZA di Bali kerap bekerjasama baik dengan Kepolisian, BNNP Bali, serta Dinas Sosial Provinsi Bali.
Ditanya, kenapa baru sekarang mengajukan keberatan, padahal sebelumnya Polresta Denpasar telah beberapa kali menggelar ekspose di Lapangan Renon, Sulaiman mengatakan bahwa saat ekspose sebelum-sebelumnya dilakukan bersamaan dengan kasus kriminal lain, sehingga wajah para pelaku penyalahguna narkoba tidak banyak disorot dan diketahui oleh masyarakat.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung kerja kepolisian dalam melakukan penindakan hukum yang menyangkut permasalah NAPZA, namun di sisi lain langkah ini sangat tidak mendukung dengan program yang kami jalankan dalam penanggulangan NAPZA. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan melayangkan surat terbuka kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar,” terang Sulaiman.
Point pertama dalam surat terbuka tersebut, yakni menanyakan alasan yang menjadi dasar hukum kepolisian dalam melakukan/menunjukkan ke 23 pelaku penyalahgunaan narkoba di Renon pada moment Car Free Day yang lalu.
Kedua, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang mengikat pada kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Sedangkan point ketiga, apakah tindakan tersebut tidak bertentangan dengan azas Praduga Tak Bersalah, di mana seseorang dinyatakan bersalah melalui mekanisme peradilan,” demikian Sulaiman. (agw)
BACA JUGA:  Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Gianyar