Warga Desa Landih, Bangli Deklarasikan Tolak Politik Uang

Foto ilustrasi.

Beritabalionline.com – Kepala Desa Landih, Kabupaten Bangli, Bali, I Ketut Sudana, bersama para tokoh masyarakat di desa setempat mendeklarasikan Anti-Politik Uang dalam Pemilu 2019, sebagai bentuk komitmen untuk tidak akan melanggar aturan pemilu.

“Kami apresiasi kegiatan yang telah diinisiasi oleh Kepala Desa Landih. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat,” kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Minggu (24/2/2019).

Desa Landih Anti-Politik Uang telah dideklarasikan pada Sabtu (23/2) di Balai Pertemuan Desa Landih. Tidak kurang 50 orang tokoh masyarakat perwakilan tokoh agama, kelian (ketua) adat, kelian dusun, kelian subak, pengurus truna-truni (muda-mudi) dan sebagainya mendukung kegiatan tersebut.

Menurut Rudia, sejumlah warga Desa Landih pada Pemilu 2014 sempat terjerat kasus tindak pidana pemilu berupa politik uang (money politic).

Saat itu, pemberian uang kepada sejumlah warga Landih dilakukan oleh oknum warga setempat dan terjadi empat hari menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2014.

“Saya tahu persis peristwa tahun 2014, karena saat itu saya sebagai Ketua Bawaslu Bali, dan saya langsung turun melakukan supervisi bersama komisioner Bawaslu Bali lainya. Dua hari saya menginap di Bangli untuk supervisi teman-teman di kabupaten,” ucapnya.

Rudia yang juga mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng itu menegaskan, praktik politik uang berdasarkan pengalaman hajatan demokrasi sebelumnya itu, menyasar masyarakat di pedesaan yang mungkin saja mereka tidak tahu aturan pemilu. “Karena tidak tahu, mereka mau-mau saja. Saya menegaskan, perbuatan ‘money politic’ uang itu pidana, dan jika terbukti hukumannya sangat berat. Politik uang itu melanggar pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidananya penjara tiga tahun dan denda Rp36 juta,” ujarnya.

BACA JUGA:  Putri Koster Ajak Masyarakat Kembalikan "Natah" ke Zaman Dulu

Sementara itu, Kepala Desa Landih I Ketut Sudana dikonfirmasi terpisah mengatakan Deklarasi Desa Landih Anti Politik Uang adalah untuk menegaskan komitmen bahwa warga Landih tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum pemilu, salah satunya perbuatan politik uang.

“Saya mengimbau kepada para tokoh yang hadir dalam deklarasi agar membantu menggetoktularkan kepada warga lain. Harus kami jaga bersama agar tidak ada warga yang terlibat money politic,” ujar Sudana, dilansir Antara. (itn)