DPRD Tabanan dan Eksekutif Sepakat Tetapkan 3 Ranperda Jadi Perda

Suasana Sidang Paripurna DPRD Tabanan terkait penetapan tiga Ranperda menjadi Perda. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan Pendapat Akhir dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan dalam rangka penetapan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Aula Gedung DPRD Kabupaten Tabanan, Jumat, (22/2/2019).

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Ketut Suryadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Tabanan, dihadiri Forkompinda Kabupaten Tabanan, instansi vertikal dan BUMD, serta OPD terkait yang ada di lingkungan Pemkab Tabanan.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Eka mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tabanan yang telah melakukan pembahasan tiga Ranperda yang diajukan pihaknya hingga ditetapkan menjadi Perda.

Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda diantaranya, Ranperda Kabupaten Tabanan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Ranperda Kabupaten Tabanan tentang Perubahan atas Perda nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Ranperda Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

“Dengan ditetapkannya tiga buah Ranperda ini menjadi Perda, maka menjadi kewajiban dari eksekutif melalui Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Perda itu sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabanan guna terwujudnya Tabanan yang serasi, sejahtera, aman dan berprestasi,” tandas Bupati Eka.

Sebelumnya sedikit tentang laporan Pansus IX DPRD Tabanan, mengungkapkan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2018, Pansus IX ditugaskan untuk mebahas Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kecelakaan, seperti yang diterangkan oleh I Gusti Nyoman Omardani.

Sementara Ketua Pansus X, I Made Suarta mengatakan bahwa Pansus X yang menangani Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Drainase sudah melakukan beberapa tahapan.

BACA JUGA:  Buleleng Terima DAU Tambahan untuk Dana Kelurahan Rp6,6 Miliar

Dijelaskannya, pembentukan dua Ranperda tersebut dimaksudkan untuk membentuk pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan  Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Dijelaskannya bahwa Pansus X sepakat untuk mengusulkan Ranperda ini menjadi Perda, karena telah memenuhi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis, jelasnya.

“Maka DDPRD Tabanan melalui fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tanggal 15 pebruari pada prinsipnya sepakat dan setuju untuk menetapkan Ranperda ini menjadi Perda,” pungkasnya. (ist)