Haknya Dirampas, Pemilik Tutup Akses Rumahnya yang Ditempati Oknum Perwira TNI

Budi Darmawan (kiri) pemilik rumah didampingi kuasa hukum. (foto : Agung W/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Kesal karena terus dipermainkan oleh oknum perwira TNI berinisial PJ, pemilik rumah di Jalan Tukad Pakerisan nomor 24, Panjer, Denpasar Selatan, Budi Darmawan dan Agung akhirnya menutup akses masuk ke dalam rumah miliknya.

Didampingi pengacara dan perangkat desa setempat, keduanya lalu menurunkan satu truk material bebatuan di depan rumah yang berdiri di atas tanah seluas 320 meter persegi tersebut. Penuruan material tak ayal menjadi tontonan masyarakat sekitar.

“Material ini nantinya akan kami gunakan untuk membangun,” kata Budi Darmawan dengan didampingi kuasa hukumnya, Alfano Edward B Laoemoery saat ditemui usai menurunkan material, Rabu (13/2/2019).

Budi mengaku langkah itu terpaksa diambil lantaran hingga saat ini tidak ada itikad baik dari PJ. Bahkan ia mengaku sebagai warga negara haknya telah dirampas oleh oknum yang bertugas di salah satu lembaga pemerintahan tersebut.

Di tempat yang sama kuasa hukum korban berharap kepada Presiden RI Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menertibkan anggotanya. Sebab, pihaknya sudah menempuh jalur hukum dengan melapor ke polisi dan bahkan sudah bersurat ke Denpom namun sampai saat ini belum ada perkembangan.

“Beberapa kali klien kami ingin ketemu tapi dia selalu menghindar. Bahkan ketika diundang oleh Pak Lurah Panjer untuk mediasi juga tidak pernah mau datang,” kata Alfano Edward B Laoemoery.

Diberitakan sebelumnya, Budi Darmawan membeli rumah tersebut dari Komang Muliantara pada bulan Februari 2018. Saat proses jual beli Komang mengatakan bahwa rumah tersebut masih dikontrak oleh PJ hingga Mei 2018, dan waktu itu Budi tidak mempersoalkanya.

Persoalan mulai muncul saat Budi menjual sebagian tanah miliknya kepada Agung. Pada saat keduanya melakukan pengukuran ulang tanah untuk proses balik nama pada bulan Mei 2018, PJ menghalang-halangi dengan alasan rumah tersebut masih dalam masa kontrak. Padahal sesuai dengan perjanjian masa kontrak PJ berakhir pada 3 Mei 2018.

BACA JUGA:  Nasib Sopir Angkutan Logistik di Tengah Pengetatan Prokes Masa Liburan Panjang

Berbagai upaya pun dilakukan agar PJ segera meninggalkan rumah tersebut. Namun usaha tersebut selalu gagal. Bahkan, Lurah Panjer I Made Suryanata, Denpasar Selatan yang ikut turun tangan melakukan mediasi menemui jalan buntu lantaran PJ tidak pernah mau datang saat diundang ke Kantor Kelurahan. (agw)