Presiden Jokowi Cabut Larangan Pejabat Pemerintah Rapat di Hotel

Rapat di hotel. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan pejabat pemerintah melakukan rapat di hotel, yang dibuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Aturan tersebut sebelumnya dibuat sebagai buntut kasus penganiayaan pegawai KPK yang tengah mengintai pembahasan RAPBD Papua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Jokowi mencabut larangan tersebut saat menghadiri Gala Dinner Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Holten Sultan Jakarta, Senin (11/2/2019) malam. Pencabutan ini juga merupakan respons Jokowi terhadap keluhan PHRI terkait larangan tersebut.

Jokowi pun memastikan bahwa aturan Mendagri tidak ditindaklanjuti. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah diberitahu langsung oleh Tjahjo.

“Apa yang statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu, beres pak tidak akan ditindaklanjuti. Baru saja ini tadi jawab langsung oleh Mendagri tidak ditindaklanjuti,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu sontak disambut gembira oleh para pengusaha hotel dan restoran yang hadir dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melarang rapat pembahasan dan evaluasi APBD diselenggarakan di hotel. Kebijakan ini diambil pasca insiden di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2/2019).

Saat itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRD Papua, Anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar rapat evaluasi APBD.

Sementara di tempat terpisah, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut posistif pencabutan larangan pejabat pemerintahan untuk menggelar rapat di hotel oleh Presiden Jokowi.

 “Tadi malam Pak Presiden langsung sudah menyatakan mencabut larangan rapat di hotel. Jadi sekarang boleh rapat di hotel,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di Anyer, Serang, Selasa (12/2/2019).

Dengan adanya pencabutan larangan tersebut oleh Presiden, kata Arief Yahya, maka instansi pemerintah bisa melakukan rapat di hotel, termasuk di Provinsi Banten. Apalagi saat ini Kementerian Pariwisata dan Pemprov Banten sedang melakukan upaya pemilihan pariwisata Selat Sunda.

BACA JUGA:  Pansel KPK Bantah Loloskan Capim Tak Lulus Uji Seleksi

Menpar mengatakan sebagai upaya pemerintah pusat melalui Kemenpar dalam melakukan recovery pariwisata Selat Sunda yakni dengan melakukan berbagai kegiatan pariwisata di sekitar Anyer dan Carita. Bahkan, ia akan datang setiap bulan ke Anyer dan Carita hingga bulan April mendatang.

“Jadi ada sekitar 49 sampai 50 kegiatan akan dilaksanakan di sini,” kata Menpar.

Diharapkan, pencabutan larangan tersebut mampu mendorong wisatawan untuk datang kembali ke Anyer dan Carita sertra objek wisata pantai di Selat Sunda kembali bangkit.

“Kita target sampai Maret nanti recovery itu selesai, sebab kalau lebih dari tiga bulan berat bagi para pelaku wisata di sini,” katanya.

Ia mengatakan bahwa yang paling memberikan dampak terhadap menurunnya kunjungan wisatawan adalah soal adanya statemen dari pemerintah mengenai status level bahaya, waspada atau siaga pada Gunung Anak Krakatau (GAK), serta pemberitaan media yang mengkhawatirkan.

Sebab, lanjut Menpar Arief Yahya, bagi masyarakat awam adanya pengumuman atau statemen tersebut dianggap sesuatu yang mengkhawatirkan karena ketidaktahuannya. *itn