Kepada Bawaslu, Gubernur Koster Katakan Sudah Taati Aturan Pemilu

Gubernur Koster menerima audiensi Bawaslu Provinsi Bali, (foto : ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima audensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali di ruang kerjanya, Senin (4/2/2019). Tiga anggota Bawaslu yang hadir dalam audiensi itu, yakni Ketua/Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Bali Ketut Ariyani, Kordiv Pencegahan I Wayan Widi Ardana Putra dan Kordiv Penyelesaian Sengketa I Ketut Rudia.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani menyampaikan rampungnya kepindahan kantor Bawaslu Bali dari Jalan Cok Agung Tresna ke Jalan Moh. Yamin membuat kinerja Bawaslu lebih baik.

“Karena gedung sudah jadi satu koordinasi jadi lebih mudah. Namun untuk membuat kantor ini lebih layak diperlukan penataan seperti tempat parkir agar bisa menampung ketika ada kegiatan yang mengundang pihak lain,” kata eks Ketua Panwaslu Buleleng tersebut saat bertemu gubernur.

Selain itu Bawaslu juga menyampaikan harapan adanya penambahan tenaga PNS untuk membantu melakukan tugas kesekretariatan di Bawaslu Bali. Sementara terkait pelaksanaan tugas pemilu, Kordiv Pencegahan I Wayan Widi Ardana Putra mengatakan pihaknya mengedepankan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

“Kami sudah mengingatkan semua stakeholders yang ada di Bali apa yang boleh dan tidak boleh. Siapapun masyarakat yang mendapati dugaan pelanggaran dapat melapor ke Bawaslu,” ucap Widi.

Kordiv Penyelesaian Sengketa I Ketut Rudia menambahkan, kepala daerah diperkenankan mengikuti kampanye pada hari Sabtu, Minggu atau mengajukan cuti pada hari kerja dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah.

“Kalau yang sifatnya melekat seperti pengamanan dan protokoler tetap diperbolehkan,” kata Rudia.

“Penggunaan media sosial juga diperbolehkan sepanjang bukan hoax atau ujaran kebencian,” lanjutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik keberadaan kantor baru Bawaslu RI. Terkait penataan tempat tersebut, Koster meminta Bawaslu berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa diupayakan penataannya, mengingat kantor tersebut merupakan aset Pemprov.

BACA JUGA:  Diresmikan Presiden Jokowi, Koster Ikuti Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia secara Virtual

“Nanti difasilitasi Kepala Kesbangpol untuk masalah penataan kantor,” janji gubernur asal Buleleng tersebut.

Koster juga secara proaktif menanyakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah di masa kampanye ini. Ketua DPD PDIP Provinsi Bali itu juga mengatakan selama ini dirinya sudah mengikuti aturan yang ada. (agw)