Jokowi: Pembebasan Basyir Bersyarat, Bukan Murni

Presiden Joko Widodo.

Beritabalionline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir akan dilakukan dengan mekanisme bebas bersyarat. Jokowi memastikan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan sesuai dengan sistem dan mekanisme hukum. Hal ini terkait dengan sikap Ba’Asyir yang masih menolak Pancasila.

“Kita ini juga ada sistem hukum. Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Jokowi mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi Abu Bakar Ba’asyir agar bebas. Jokowi tak ingin menabrak sistem hukum.

“Ini ada sistem hukum. Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Jokowi mengatakan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir karena pertimbangan faktor kemanusiaan. Faktor kesehatan dan usia menjadi salah satu pertimbangan Jokowi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia menegaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dibebaskan. Di antaranya syarat menandatangani ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 huruf d ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018. Pasal tersebut berbunyi: “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia”.

“Itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan,” tandas Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta.

Mantan Panglima TNI ini membantah tudingan bahwa pembebasan Abu Bakar Ba’asyir terkait Pilpres 2019. Pada 2017 lalu, keluarga Abu Bakar Ba’asyir mengajukan permintaan pembebasan kepada  Jokowi, namun ditolak. Baru jelang Pilpres 2019 Jokowi berencana mengabulkan permintaan tersebut dengan catatan Abu Bakar Ba’asyir harus memenuhi persyaratan tertentu.

BACA JUGA:  Jumlah Penderita Covid-19 di Indonesia Kini Sudah Tembus 100 Ribu Orang

“Enggak ada hubungan (dengan elektabilitas di Pilpres). Enggak ada sama sekali,” tegasnya.

Moeldoko menjelaskan, Jokowi berencana membebaskan Abu Bakar Ba’asyir karena pertimbangan kemanusiaan. Selain itu, Abu Bakar Ba’asyir disebut sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

“Sekarang karena sudah memenuhi 2/3 masa hukuman maka pak Yusril (Advokat Yusril Ihza Mahendra) melakukan pendekatan (kepada Presiden Jokowi) bahwa yang bersangkutan ini diajukan kembali pembebasan bersyarat karena sudah memenuhi 2/3 masa tahanan. Itu pertimbangan pak Yusril,” jelasnya.

Meski rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir masih dilakukan kajian mendalam oleh Kemenko Polhukam, Moeldoko memastikan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu tak dikurangi.

“Bahkan kita akan lebihkan kalau bisa dilebihkan untuk urusan kesehatan ya. Ini urusan kemanusiaan ya, enggak bisa dikurangi,” katanya.

Sementara secara terpisah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo jika tidak mengakui Pancasila dan NKRI. Sekjen PSI Raja Juli Antoni meminta Ba’asyir untuk mematuhi aturan terkait syarat pembebasan.

“PSI minta agar Ba’asyir sebagaimana warga lainnya patuh pada sistem hukum Indonesia dengan memperlihatkan sikap tunduk pada aturan terkait syarat pembebasan meskipun sebagai narapidana Ba’asyir telah menjalani dua pertiga (2/3) masa pidananya seperti yang sudah diatur dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 14 poin (k),” kata Antoni melalui keterangan tertulis, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, dia mengapresiasi Jokowi yang sudah membebaskan Abu Bakar Ba’asyir demi kemanusiaan. Namun, Antoni ingin agar Abu Bakar Ba’asyir setia pada Pancasila dan NKRI.

“PSI mengapresiasi sikap pemerintah yang mengkaji ulang rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Baasyir yang mengemuka ke publik setelah disampaikan Yusril Ihza Mahendra,” ujarnya.

BACA JUGA:  Agum Gumelar Diminta Serahkan Data Penculikan Aktivis 1998 ke Aparat Penegak Hukum

“Pembebasan dengan alasan kemanusiaan harus tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Yakni mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, bersedia membantu aparat untuk membongkar jaringan terorisme dan menyatakan setia pada Pancasila dan NKRI,” sambungnya. *itn