Tilep Keuangan APBDes, Tiga Perangkat Desa Dauh Puri Kelod Dilaporkan ke Kejati Bali

Nyoman Mardika (kanan) didampingi tim hukum dari Yayasan Manikaya Kauci. (foto : Agung W/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat tahun anggaran 2017 diduga diselewengkan. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tanggal 7 Januari 2019 oleh I Nyoman Mardika, S.S., warga Desa Dauh Puri Klod.

“Saya terpaksa melaporkan kasus tersebut karena tidak ada tindak lanjut dari Inspektorat Kota Denpasar. Padahal, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan (HPL) khusus oleh Inspektorat Kota Denpasar bulan Agustus 2018, ditemukan adanya selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 di Desa Dauh Puri Klod sebesar kurang lebih Rp900 juta,” kata I Nyoman Mardika saat menggelar jumpa pers di Warung Kubu Kopi Denpasar, Senin (21/1/2019).

Mardika menjelaskan, penyelewengan anggaran hampir Rp1 miliar tersebut diduga melibatkan tiga oknum pejabat desa yaitu mantan Perbekel, Kaur Perencanaan, dan Bendahara Desa Dauh Puri Klod. Terungkapnya kasus ini bermula ketika Tim Monitoring dan Evaluasi dari DPMD Pemerintah Kota Denpasar melakukan monitoring dan evaluasi anggaran dari tahun 2012 hingga 2016.

Dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan selisih antara Buku Bank dan Laporan realisasi keuangan lebih kurang Rp900 juta dari total anggaran Rp1,8 miliar. Anehnya, temuan penyelewengan anggaran ini tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Saat itu mantan Perbekel yang sekarang mencalonkan diri sebagai Caleg sudah mau mengembalikan uang Rp8,5 juta dan Kaur Perencanaan mengembalikan Rp102 juta. Sisanya Rp877 juta sekian masih dipegang Bendahara Desa. Ini yang hingga sekarang belum dikembalikan. Saya sendiri memberanikan diri untuk melaporkan kasus penyelewengan dana APBDes, meskipun dengan segala resiko yang mungkin akan saya tanggung nantinya. Semua saya lakukan karena tidak ingin kejadian serupa juga terjadi di desa-desa lain,” kata Nyoman Mardika didampingi tim hukum dari Yayasan Manikaya Kauci.

BACA JUGA:  Pembakar Mobil Pengusaha Properti Terancam 12 Tahun Penjara

Kedepan, Mardika mengatakan akan kembali datang ke Kejati Bali untuk mengecek apakah laporan yang dibuat sudah ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum. (agw)