Pemprov Bali Mulai Sosialisasikan Pergub Pemasaran Produk Lokal

Pedagang buah lokal.
Beritabalionline.com – Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) No. 99 Tahun 2018 terkait Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali mengumpulkan Dinas yang menangani Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten/Kota se-Bali, bertempat di Ruang Rapat Sabha Utama I, Denpasar, Jumat (8/1/2019).
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengatakan, sosialisasi Pergub ini akan dilakukan secara masif. Peraturan tersebut menurutnya, bertujuan untuk panduan dalam memberikan kepastian pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali.
Selain juga bertujuan memberikan kepastian harga jual, dan mengatur tata niaga terhadap produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali.
Untuk itu, dalam rangka pemasaran produk lokal tersebut maka Pergub ini nantinya mewajibkan toko swalayan membeli dan menjual dengan besaran masing-masing, produk tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan serta peternakan paling sedikit 60% dari total volume produk yang dipasarkan, produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikt 30% dari total volume produk yang dipasarkan.
Selain itu, Pergub ini juga mewajibkan setiap hotel, restoran dan catering memanfaatkan produk tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan paling sedikit 30% dari volume produk yang dibutuhkan, dan produk peternakan paling sedikit 30% dari kebutuhan hotel dan restoran dan paling sedikit 10% dari kebutuhan industri pengolahan. Untuk produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikit 30% dari volume produk yang dibutuhkan dan produk industri lokal Bali paling sedikit 20% dari volume produk yang dibutuhkan.
Dalam upaya mendekatkan petani dengan pengusaha maka Pergub ini juga mewajibkan hotel, restoran, catering dan toko swalayan bermitra dengan petani, subak, kelompok tani, UMKM dan badan usaha. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk membeli produk pertanian lokal Bali dengan harga paling sedikit 20% diatas biaya produksi dari petani, kelompok tani, subak dan pelaku usaha tani.
Sedangkan untuk pembayarannya, dalam pergub ini diatur bahwa hotel, restoran, katering dan toko swalayan dalam melakukan pembelian dari petani maka pembayaran wajib dilakukan secara tunai, namun jika melakukan pembelian secara tunda bayar maka wajib melakukan pembelian produk pertanian lokal Bali melalui Perusahaan Daerah.
Sementara untuk memastikan pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali dapat berjalan dengan baik, Wisnuardhana mengatakan Pemprov Bali akan melakukan pembinaan dan pengawasan. (tra)
BACA JUGA:  10 Pasukan Gabungan Diterjunkan Amankan Pemilu 2019 di Bali