Pemprov Bali Sosialisasikan Pergub Busana Adat dan Bahasa Bali Kepada Pelaku Usaha

Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat meresmikan dimulainya penggunaan busana adat Bali dan bahasa Bali di Pura Besakih. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Pemerintah Provinsi Bali menyosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Pengunaan Busana Adat setempat dan Pergub 80/2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali kepada para pelaku usaha di daerah itu.

“Dengan sosialisasi seperti ini, harapan kami pergub bisa terimplementasi secara lebih nyata dan lebih luas,” kata  Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Putu Astawa saat menyosialiasikan pergub tersebut di Denpasar, Kamis (17/1/2019).

Para pelaku usaha yang menjadi sasaran sosialisasi, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), asosiasi swalayan, para distributor, hingga jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten/kota.

“Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus turut menyosialisasikan sejumlah Peraturan Gubernur Bali yang telah terbit dalam waktu empat bulan terakhir,” ujarnya Astawa menambahkan penggunaan busana adat Bali dan bahasa Bali, khususnya setiap Kamis, hari Purnama dan Tilem serta HUT kabupaten/kota dan Provinsi Bali merupakan salah satu kebijakan program prioritas Pemprov Bali dalam bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya.

“Hal ini sesuai visi Bapak Gubernur dan Wagub yakni ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, sebagai wujud komitmen serius pada upaya pemajuan kebudayaan Bali,” ujar Astawa yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu.

Selain menyosialisasikan Pergub Nomor 79 dan 80 Tahun 2018, dalam kesempatan itu pihaknya juga menyampaikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

BACA JUGA:  Kodam IX/Udayana Berangkatkan 32 Prajurit Gabungan ke Perbatasan RI-RDTL

“Untuk pergub ini memang sejumlah pengusaha sudah mulai melaksanakan, tetapi masih terus dibina agar mereka mematuhi sesuai ketentuan pergub,” ucapnya.

Pihaknya juga menyosialisasikan Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

“Kami mendorong agar pelaku usaha dan industri untuk mengutamakan pemanfaatan buah-buah lokal, termasuk juga mencintai produksi tekstil dari Bali sehingga perekonomian daerah bisa lebih berkembang,” ujarnya.

Astawa tidak memungkiri dalam pergub tidak berisi ketentuan sanksi pidana bagi yang tidak mematuhi, namun ke depannya pemerintah daerah tentu akan mempertimbangkan izin-izin usaha yang telah dikantongi.

“Dari hasil komunikasi dan koordinasi kami dengan pelaku usaha, diakui belum sepenuhnya pergub bisa diimplementasikan karena menyangkut anggaran dan memerlukan waktu penyesuaian,” ucap mantan Kepala Bappeda Bali itu. (tra)