Gubernur Ajak Masyarakat Berjuang Ujudkan UU Provinsi Bali

Gubernur Koster usai memaparkan RUU tentang Provinsi Bali. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak semua komponen masyarakat di daerah itu untuk kompak dalam memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang Provinsi Bali agar tahun ini sudah bisa dibahas di Senayan, Jakarta.

“Kalau ingin Bali eksis, terjaga, berkelanjutan, untuk generasi muda di masa mendatang maka tidak ada pilihan lain kita harus kompak, harus bersatu,” katanya saat memaparkan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali di hadapan tokoh-tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait, di Denpasar, Rabu (16/1/2019).

Jika masih ada perbedaan pendapat terkait RUU Provinsi Bali tersebut, Koster mengajak untuk duduk bersama dan membicarakan dengan baik-baik, serta jangan sampai menimbulkan pertengkaran.

“Salah satu kelemahan kita kalau berbeda pendapat disampaikan keluar, akhirnya buyar semua,” ucap Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali.

Dia menegaskan, RUU Provinsi Bali yang terdiri dari 13 Bab dan 41 Pasal tersebut ditargetkan bisa disetujui oleh DPR dan DPD RI pada 2019 karena isinya tidak ada yang akan menyusahkan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, justru membantu pemerintah pusat dalam meringankan target pembangunan yang didelegasikan pemerintah pusat pada daerah.

“Kita hanya meminta kewenangan untuk mengelola Bali secara rapi di semua sektor. Bisa kita tata secara fundamental dan juga tidak meminta kapling anggaran,” ujar Koster yang juga mantan anggota DPR RI itu.

Pada prinsipnya, UU Provinsi Bali yang akan diajukan ke Badan Legislasi pada 23 Januari itu agar Bali bisa mengurus rumah tangga sendiri sesuai kebutuhan dan cara Bali, disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, dalam satu pulau, satu tata kelola, dan satu komando.

“Biarkan cara kami mengurusnya dengan benar sesama orang Bali dalam bingkai NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

RUU Provinsi Bali yang diajukan tersebut, lanjut Koster, pada prinsipnya tidak menggantikan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT.

“Hanya merevisi menjadi UU Provinsi Bali dan tetap ada kaitannya dengan UU Pembentukan sebelumnya,” ucapnya.

Meskipun tahun ini menjadi tahun politik yang dikhawatirkan sejumlah anggota DPD asal Bali akan sulit untuk mencapai kuorum dalam pembahasan RUU tersebut di Senayan, Koster tetap optimistis.

Selain akan diperjuangkan oleh legislator dan senator Bali di Senayan, Koster juga akan berdiskusi dan mengadakan pendekatan ke pusat dan berbicara dengan Badan Legislasi DPR supaya menjadi prioritas pembahasan.

Dalam acara pemaparan UU Provinsi Bali tersebut juga diisi dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Bali oleh Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD se-Bali, sejumlah anggota DPR dan DPD RI dari Bali, Ketua MUDP Bali, Ketua FKUB Bali, Ketua PHDI Bali, sejumlah rektor perguruan tinggi se-Bali. (tra)