Pemkab Gianyar dan Kejari Teken MoU Penegakan Hukum

Penandatanganan MoU antara Pemkab Gianyar dengan Kejari Gianyar di bidang asistensi hukum.(foto: yesiariska).

Beritabalionline.com – Pemkab Gianyar mengadakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Gianyar dalam upaya penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, S.T.Par. MAP dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Agung Mardiwibowo,SH di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Senin (14/1/2019).

Bupati Gianyar Made Mahayastra pada kesempatan itu mengatakan perjanjian kerjasama ini bertujuan menegakkan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam bidang perdata dan tata usaha negara, meningkatkan kesadaran hukum bagi ASN dan menyelesaikan masalah hukum di didang perdata maupun tata usaha negara di lingkungan Pemkab Gianyar.

“Perjanjian ini meliputi penegakan hukum peraturan daerah, pemberian bantuan hukum, pendampingan, pertibangan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang perdata maupun tata usaha negara. Termasuk juga pemberian penyuluhan hukum dan penerangan hukum, pelayanan dan tindakan hukum lainnya dibidang perdata maupun tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Mahayastra juga menegaskan dalam perjanjian ini juga diatur tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Pemkab Gianyar sebagai pihak pertama dapat meminta bantuan hukum pada pihak kedua untuk mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali hingga waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Sementara itu Kepala Kejari Gianyar, Agung Mardiwibowo dalam sambutannya mengatakan kerjasama dengan Pemkab Gianyar ini bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya telah cukup banyak kegiatan yang telah terlaksana dengan baik. Seperti bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara maupun pengawalan dan pendampingan kegiatan pembangunan proyek-proyek strategis di wilayah Kabupaten Gianyar melalui program Tim Pembentukan Pengawalan dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kami selalu siap mendampingi dan membantu Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam rangka pencegahan potensi kerugian keuangan negara sekaligus menjaga kewibawaan pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara,” tegas Agung Mardiwibowo. Agung Mardiwibowo juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bupati Gianyar atas kepercayaan yang diberikan pada perjanjian kerjasama ini.

Pada kesempatan itu Bupati Gianyar Made Mahayastra juga menyerahkan penghargaan pada TP4D Kejaksaan Negeri Gianyar atas pengawalan pengamanan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gianyar tahun 2017- tahun 2018. Selain itu juga  penghargaan atas kerjasama penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara tahun 2016-2018. (yes)