Dipanggil Gubernur, Tiga Ormas Janji Jaga Keamanan Bali dan Tak Buat Onar

Gubernur Wayan Koster usai bertemu tiga pimpinan Ormas di Bali. (foto : Agung W)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali I Wayan Koster, Selasa (15/1/2019) sore, memanggil tiga pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang di Bali, yaitu DPP Laskar Bali, DPD Keluarga Suka Duka Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu.

Dalam pertemuan itu, gubernur minta kepada tiga pimpinan Ormas tersebut untuk menandatangani beberapa poin kesepakatan. Di antaranya, Ormas dilarang melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum serta fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Usai melakukan pertemuan dengan tiga pimpinan Ormas, Gubernur Koster kepada awak media menjelaskan, sesuai data yang ada, DPP Laskar Bali terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-220-00/0005/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.

Sementara DPD Keluarga Suka Duka Baladika Bali terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-220-00/0004/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.

Selama kurun waktu sisa masa berlakunya SKT tersebut, Ormas dilarang keras melakukan tindakan melanggar hukum seperti melakunan pembunuhan, penganiayaan, pengerusakan, pengancaman, pemerasan, premanisme, penyalahgunaan narkoba, kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban atau merusak fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

“Jika dalam kurun waktu tersebut Ormas melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Ormas dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terhadap oknum anggota Ormas melakukan tindak pidana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Gubernur.

BACA JUGA:  Denfest Diharapkan Bisa Jadi Destinasi Baru bagi Turis yang Datang ke Bali

Untuk memastikan komitmen, tanggung jawab serta keseriusan secara skala dan niskala dalam mematuhi larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka seluruh jajaran pengurus dan anggota Ormas wajib membuat pernyataan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas dan melakukan upasaksi secara niskala.

Kemudian, untuk menunjukkan kepada masyarakat Bali, tiga Ormas juga bersepakat akan melaksanakan kegiatan bersama-sama dalam waktu dekat berupa deklarasi menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian masyarakat Bali sekaligus untuk menciptakan suasana yang kondusif menghadapi Pemilu Serentak 2019.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Bali yang telah melakukan tindakan penegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap segala bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban yang meresahkan masyarakat. Kebijakan tersebut sangat sejalan dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yaitu menjaga ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keharmonisan tata kehidupan masyarakat Bali.

Koster juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung kebijakan Kapolda Bali dalam melakukan tindakan penegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap segala bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban yang meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, “Kami mengharapkan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten serta bekerjasama secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi Bali,” demikian Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali. *agw