KPU Bali Terima Laporan Sumbangan Dana Kampanye

Ilustrasi sumbangan dana kampanye.

Beritabalionline.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali telah menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari calon anggota DPD RI dan partai politik peserta Pemilu 2019 dengan jumlah yang bervariasi dan bahkan ada yang nihil.

“Dari DPD ada yang kurang, satu orang yang belum melaporkan, dan hari ini (Kamis, 3/1/2019) akan menyampaikan,” kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan, di Denpasar.

Menurut dia, KPU Provinsi Bali akan tetap menerima laporan tersebut walaupun sudah batas akhir pada 2 Januari 2019, karena seluruh laporan akan segera dikirim ke KPU RI di Jakarta.

Hingga batas akhir penyerahan LPSDK, ada satu orang calon anggota DPD RI yang belum menyerahkan laporannya yakni Ngurah Sugiarta. “Kami akan terima dan langsung akan klarifikasi. Kenapa dia tidak menyetorkan karena lewat (waktunya),” ucapnya.

Ia menambahkan, bagi yang terlambat menyerahkan LPSDK tak akan dikenakan sanksi. Namun, yang terpenting, ke depan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) harus dilaporkan ke KPU.

“Jika itu (LPPDK) tidak disetor, walaupun terpilih, tidak akan dilantik,” ucap mantan Ketua KPU Bangli itu.

Dua calon anggota DPD petahana yakni AA Ngurah Oka Ratmadi dan Arya Wedakarna termasuk yang LPSDK-nya nihil. Begitu juga dengan 20 partai politik yang menjadi peserta pemilu, setidaknya ada dua partai yang LPSDK-nya nihil, yakni Partai Garuda dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari 22 calon anggota DPD RI Dapil Bali, sebanyak 14 orang calon LPSDK-nya nihil, sedangkan tujuh orang besaran LPSDK-nya beragam yakni AA Gede Agung (Rp130 juta), Bambang Santoso (Rp8,74 juta), Dewa Ayu Sri Wigunawati (Rp16 juta), Gede Lanang Darma Wiweka (Rp30 juta), Gede Ngurah Ambara Putra (Rp163,29 juta), Nyoman Sukrayasa (Rp10 juta), dan Ni Made Suastini (Rp55 juta).

BACA JUGA:  Persit KCK PD IX/Udayana Beri Bantuan ke Warakawuri dan Anak Yatim di Karangasem

Lidartawan mengimbau agar partai politik dan calon anggota DPD pro-aktif dalam berkonsultasi dengan KPU Bali, sehingga, tidak terjadi keterlambatan maupun kesalahan dalam menyusun laporan. *tra