Gebrakan Awal 2019, KPK Borgol Tahanan Korupsi

Ilustrasi tangan teborgol.

Beritabalionline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan aturan tentang pemborgolan kepada para tahanan korupsi yang menjalani pemeriksaan. Pemborgolan ini sebagai bentuk meningkatkan pengamanan terhadap tahanan KPK.

“Untuk penindakan, sebagaimana telah diputuskan Pimpinan, KPK meningkatkan pelaksanaan pengamanan terhadap para tahanan KPK. Aturan tentang pemborgolan untuk tahanan yang keluar dari rutan mulai diterapkan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (2/1/2019).

Menurut dia, penerapan aturan pemborgolan mulai dilakukan terhadap para tahanan yang menjalani pemeriksaan untuk tahap penyidikan dan persidangan. Aturan pemborgolan ini juga diterapkan kepada para tahanan di Bandung yang menjalani pemeriksaan di persidangan.

“Dari informasi pihak pengawal tahanan, pelaksanaan ini mulai dilakukan di Bandung dan Jakarta mulai Rabu (2/1/2019) kemarin. Baik untuk tahanan untuk persiapan persidangan dan dari rutan ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan,” jelas Febri.

Sementara secara terpisah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutuk pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Di mana mereka diduga terlibat dalam suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman.

“Partai kami mengutuk pelaku korupsi proyek bencana. Ini sudah keterlaluan korupsi di negeri ini, sebelumnya pengadaan kitab suci Alquran dikorupsi, juga pembangunan tugu anti korupsi pun dikorupsi, kini proyek bencana dikorupsi, ini menunjukkan korupsi sudah kronis, seperti tidak ada efek jera pada pelaku korupsi” kata Juru Bicara PSI Bidang Hukum, Rian Ernest dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/1/2019).

Dia juga meminta kepada KPK untuk memborgol para tersangka saat diperlihatkan nanti. Paslanya pelaku kejahatan pencurian alias maling saja juga diborgol kala ditangkap pihak kepolisian.

BACA JUGA:  Penambahan Kasus Positif COVID-19 Capai Rekor Terbanyak, Jawa Timur Paling Tinggi

Selain itu, Rian menceritakan, di negara Asia para tersangka korupsi biasanya malu dan tertunduk malu. Bahkan, dia menambahkan, ada beberapa yang memutuskan untuk bunuh diri karena sudah mempermalukan keluarga dan kolega.

“Saya meminta KPK memborgol para tersangka suap proyek bencana itu saat diperlihatkan, agar mereka tidak cengengesan dan menebar pencitraan, parpol kami mendukung KPK memborgol para tersangka saat diperlihatkan ke publik, maling aja saja diborgol, masa maling proyek bencana malah cengegesan,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi (Perkom). Menurut dia, peraturan tersebut mirip seperti yang diterapkan aparat kepolisian kepada tahanan.

“Kita sudah punya Perkom (Peraturan Komisi) sebetulnya. Perkom itu mirip dengan teman-teman di kepolisian, begitu menjadi tersangka dan tahanan kemudian setelah keluar pemeriksaan itu kan diborgol,” jelas Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).

“Mudah mudahan nanti bisa diterapkan di tahun 2019,” sambung Agus.

Agus juga berharap adanya perubahan terhadap Undang-Undang terkait sanksi sosial di masyarakat terhadap koruptor. Dia menilai sanksi sosial di masyarakat dapat membawa efek jera bagi para koruptor.

“Kita juga berharap ada perubahan terhadap UU kita yang memungkinkan sanksi sosial. Bisa aja kan melakukan itu mungkin bisa membuat orang menjadi agak sungkan ya agak malu untuk melakukan korupsi karena memang hukumannya termasuk yang akan diterima dari masyarakat,” ucap pimpinan KPK itu. *itn