Gubernur Koster Tegas Tolak Reklamasi Teluk Benoa dan Bersurat ke Presiden Jokowi

Gubernur Koster (tengah) saat memberikan keterangan pers. (foto : Agung W/Beritabalionline.com)
Beritabalionline.com – Terkait dengan adanya isu izin lokasi amdal reklamasi Teluk Benoa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan telah melakukan beberapa langkah untuk menyikapi isu tersebut.
“Langkah yang saya ambil yaitu menyatakan sikap tetap menolak reklamasi Teluk Benoa karena tidak sesuai dengan visi pembangunan Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,” kata Gubernur dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Bali, Jumat (28/12/2018).
Dalam visi tersebut jelas Gubernur, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Bali harus melestarikan alam, manusia dan budaya Bali secara skala dan niskala. Pembangunan Bali juga dilakukan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi antar wilayah Bali Utara, Selatan, Barat dan Bali Timur, guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara adil dan merata.
Langkah selanjutnya, Gubernur Koster juga telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Desember 2018 dengan nomor surat 523/1863/Sekret/Dislautkan, perihal Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.
Dalam surat tersebut Gubernur mengusulkan untuk mengubah Perpres No 51 Tahun 2014, khusus yang berkaitan dengan Kawasan Perairan Teluk Benoa, di luar peruntukan fasilitas umum seperti pelabuhan, bandar udara dan jaringan jalan agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim untuk perlindungan adat dan budaya maritim masyarakat Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana.
“Dalam surat yang sama, saya juga meminta Presiden agar memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan untuk tidak menerbitkan ijin lingkungan (Amdal) bagi setiap orang yang mengajukan permohonan ijin pelaksana reklamasi di Pelabuhan Teluk Benoa, di luar peruntukan fasilitas umum yang dibangun pemerintah karena tidak selaras dengan adat dan budaya masyarakat Bali,” kata Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali.
Selain tidak sesuai dengan visi Pembangunan Bali, dasar usulan gubernur untuk mengubah Perpres Nomor 51 Tahun 2014 adalah konsideran mengingat yang dipakai sebagai dasar hukum pembentukan Perpres 51 Tahun 2014 antara lain UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang pada intinya hanya mengatur penataan ruang di wilayah darat, sedangkan Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan periaran.
Kemudian, keputusan Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat Nomor 03/Sabha Pandita/IV/2016 tanggal 9 April 2016 bahwa Kawasan Perairan Teluk Benoa merupakan kawasan suci dan tempat suci.
“Secara sosiologis, perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan parwisata, pengembangan ekonomi dan permukiman telah menimbulkan penolakan keras dari masyarakat adat pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya,” terang Gubernur Koster. (agw)
BACA JUGA:  Sampaikan Arahan Presiden, Mendagri Minta Seluruh Pemda Tangguh Hadapi Dampak Virus Corona