Polisi Bubarkan Demo Trikora yang Digelar Aliansi Mahasiswa Papua di Bali

Mahasiswa Papua di Bali gelar demo Trikora. (foto : IDN Times Bali)

Beritabalionline.com – Sebanyak 150 anggota kepolisian dari Polresta Denpasar dan Polda Bali membubarkan demo yang dilakukan aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali (AMP-KK Bali) di Parkir Timur Renon, Denpasar, Rabu (19/12/2018).

Dalam aksinya, mereka menilai Tragedi Trikora itu ilegal dan mengekang kebebasan hak menentukan nasib sendiri dari masyarakat Papua Barat.

Terkait pembubaran aksi itu, Kapolresta Denpasar, AKBP Ruddi Setiawan, mengatakan, hal tersebut dilakukan agar aksi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih-lebih aksi itu berlanjut ke Konsulat Amerika Serikat di Bali.

“Memang, saya melihat terjadi persinggungan sedikit antara pendemo dengan polisi dan tokoh masyarakat di Bali yang hadir ke lokasi. Namun, setelah diberikan penjelasan, para pendemo itu akhirnya mau membubarkan diri,” ujar Kapolresta.

Secara umum, kata Ruddi, aksi demo berjalan kondusif dan tidak ada hal yang tidak diinginkan bersama dan aksi demo ini hanya berlangsung selama 20 menit dan langsung dibubarkan polisi. “Saya mengucapkan terima kasih kepada anggota kepolisian dan beberapa masyarakat yang mengamankan aksi ini,” ujarnya.

Sementara itu juri bicara aksi demo, Gilo, setelah orasi mengatakan demo ini menyikapi tragedi Trikora pada 19 Desember 1961 yang dinilai ilegal, karena masyarakat Papua Barat saat itu menyatakan diri berdaulat merdeka, namun direbut dengan aksi Trikora.

“Kami menganggap operasi ini menghilangkan hak politik orang Papua untuk kepentingan ekonomi dan politik kolonial Indonesia dan imperialis Amerika Serikat untuk kepentingan freeport. Saat ini di Papua banyak terjadi pelanggaran HAM karena masih banyak ada pembantaian dan pembunuhan orang asli Papua dan masyarakat belum sejahtera,” katanya.

BACA JUGA:  Tiba di Bali, Tim Kirab Satu Negeri Zona Rote Disambut Baleganjur dan Tari Reog Ponorogo

Hal itu seperti kasus di Kabupaten Nduga, Papua, yang dilakukan kelompok tentara nasional pembebasan Papua Barat (TNPBB), yang tidak ingin tanahnya diambil oleh negara Indonesia untuk kepentingan investor.

Oleh karenanya, pihaknya sebagai juru bicara dari aliansi mahasiswa asli Papua menuntut Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat agar mengakui hak politik orang Papua yang telah merdeka pada Tahun 1961. “Jangan korbankan masyarakat sipil Papua Barat hingga banyak yang lari ke hutan karena ada operasi perang ini,” katanya.

Data dari berbagai sumber mencatat bahwa penggabungan Papua yang semula bernama Irian Jaya itu bagi Indonesia merupakan upaya mengambil daerahnya yang dijajah Belanda, namun Belanda tetap mengakui Papua sebagai milik Kerajaan Belanda yang tidak masuk wilayah Indonesia.

Tahun 1970-an sempat diadakan jajak pendapat yang akhirnya mayoritas masyarakat Papua memilih bergabung dengan Indonesia, namun sebagian warga Papua menilai hasil tersebut ilegal. (agw)