Program ‘KIA’ di Gianyar Masih Terbatas

Kadisdukcapil Gianyar, Putu Gede Bhayangkara saat menunjukkan Kartu Identitas Anak.(foto: ist).

Beritabalionline.com Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar saat ini sudah melaksanakan program KIA (Kartu Identitas Anak) sesuai kebijakan pemerintah pusat. Hanya saja cakupan layanannya masih sangat terbatas.

Kepala Disdukcapil Gianyar, Putu Gede Bhayangkara mengakui terbatasnya layanan program KIA tersebut karena masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum adanya perangkat lunak, blangko KIA dan peralatan lainnya.

“Seharusnya kita (Disdukcapil) sudah melaksanakan program KIA ini di (awal) tahun 2018, namun masih menghadapi sejumlah kendala,” kata Kepala Disdukcapil Gianyat, Putu Gede Bhayangkara, Selasa (11/12/2018). Sementara dari sisi sumber daya manusia (SDM), pihak Disdukcapil   sudah sangat siap untuk program yang penganggarannya dari dana APBD Gianyar.

Bhayangkara menjelaskan, dalam program KIA ini, setiap anak yang baru lahir dan yang sudah memiliki kartu akte kelahiran wajib memiliki KIA, dengan rentang waktu maksimal 17 tahun kurang satu hari, karena ketika berusia 17 tahun diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

“Jadi nomor induk kependudukannya terus berlaku dari lahir sampai meninggal. Untuk KIA menggunakan warna merah,” terangnya. Hanya saja, KIA ini dibuat dua kali tahap, yakni saat anak bermur di bawah lima tahun, KIA-nya tanpa foto,  dan baru mencantumkan foto diri mulai usia 5 tahun sampai 17 tahun.

Disdukcapil Gianyar sendiri sampai saat ini baru mencetak 440 KIA, itupun dibuat khusus bagi anak yang bepergian ke luar negeri sebagai salah satu persyaratan. Selain itu ada juga KIA bagi anak yang pindah domisili dari Gianyar ke luar Gianyar. Sementara saat ini disebutkan, anak yang butuh KIA tercatat sebanyak 114.000 lebih, sedangkan stok blangko KIA yang tersedia saat ini sekitar 1.000 blanko.

BACA JUGA:  Bupati Mas Sumatri – PN Amlapura Teken Pencanangan Zona Integritas

Bhayangkara mengatakan, tahun depan, program ini diyakini pasti akan semakin efektif, karena selain amanat Undang-undang, juga sudah menerima dana  APBD 2019 yang bisa mendukung pelaksanaan program tersebut. (yes)