PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Insiden Pembunuhan di Nduga, Papua

Ravina Shamdasani. ©Northwestern University.

Beritabalionline.com – Komisi Tinggi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menanggapi insiden pembunuhan terhadap 19 orang pekerja proyek pembangunan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat pada 2 Desmber lalu.

Dilansir dari laman Radio New Zealand, Senin (10/12/2018), juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan, kekerasan yang terjadi pekan lalu itu tidak dapat diterima.

Namun dia menuturkan, akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh Pemerintah Indonesia.

“Ada banyak keluhan, dan ini juga banyak terjadi di belahan dunia lain, ketika keluhan tidak ditanggapi atau ada tekanan turun temurun maka orang main hakim sendiri sebab suara mereka tidak didengar,” kata dia.

“Inilah yang saat ini terjadi di lapisan masyarakat bawah di Papua.”

Meski berbagai proyek pembangunan di Papua dibiayai negara dan ada peningkatan, tapi hal itu tidak melibatkan orang Papua untuk dimintai konsultasi, kata dia.

“Kalau mereka tidak bisa menyuarakan pendapat, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka pembangunan yang ada boleh jadi tidak membuat kesejahteraan mereka meningkat karena semua itu tidak menyelesaikan masalah mereka.”

Tak hanya itu, Shamdasani mengatakan OHCHR juga prihatin dengan banyaknya orang yang ditangkap ketika ada unjuk rasa damai untuk memperingati apa yang disebut Hari Kemerdekaan Papua 1 Desember lalu.

Lebih dari 500 orang ditangkap, termasuk mahasiswa yang ingin berunjuk rasa di Surabaya.

Shamdasani menyerukan pemerintah Indonesia memastikan aparat keamanan menahan diri dalam menghadapi unjuk rasa dan menghormati kebebasan untuk berpendapat. *itn

BACA JUGA:  Ketua DPR Minta Jokowi dan Prabowo Bertarung Pakai Hati di Pilpres 2019