Positif Tersangka, Mantan Wakil Gubernur Bali Dicekal Berpergian ke Luar Negeri

Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho menunjukkan surat hasil pemeriksaan terhadap Sudikerta. (foto : Agung Widodo)
Beritabalionline.com – Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ketut Sudikerta dicekal untuk berpergian keluar negeri oleh Polda Bali. Pencekalan terhadap mantan wakil Gubernur Bali ini dikatakan langsung oleh Direktur Ditreskrimsus Polda Bali Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho.
“Pencekalan dikeluarkan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (30/11/2018) lalu. Penetapan tersangka sendiri dilakukan melalui satu rangkaian seperti penyelidikan, penyidikan kemudian gelar perkara yang dihadiri Krimum, Bidang Hukum, Propam dan Itwasda Polda Bali. Berdasarkan alat bukti yang mencukupi, kita kemudian tetapkan sebagai tersangka,” kata Dirkrimsus saat memberi keterangan pers di Mapolda Bali, Senin (3/12/2018).
Kombes Nugroho menerangkan, kasus yang menjerat Sudikerta berawal pada tahun 2013 saat Sudikerta menawarkan dua obyek tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048) dan 3.300 m2 (SHM 16249) di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung kepada Ali Markus pemilik Maspion Group. Padahal sebelumnya, tanah dengan SHM 16249 sudah pernah dijual kepada PT Dua Kelinci.
“Sehingga disinilah keadaan palsunya, inilah alat gerak yang digunakan Sudikerta untuk menipu pihak Maspion. Secara kewajiban Maspion sudah memberikan hampir Rp150 miliar kepada Pak Sudikerta dan kawan-kawan. Dan disini peran aktif Sudikerta dalam mengendalikan cek maupun bilyet giro (BG) yang kemudian didrop ke teman-temannya, termasuk kepada oknum pegawai BPN, ini sudah kita telusuri, dan yang lainnya sudah kita dalami. Saat ini penyidik juga tengah berkoordinasi dengan PPATK,” jelas Kombes Nugroho.
Untuk alat bukti, Ditreskrimsus Polda Bali mengamankan sebanyak 26 dokumen, 4 lembar cek dan BG, 6 lembar rekening koran bank BCA, 4 lembar slip penarikan uang, handphone dan alat bukti lain, serta memeriksa sebanyak 24 orang saksi.
Sementara itu, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, belum dilakukan penahanan pada Sudikerta lantaran masih banyak rangkaian penyidikan yang harus dilakukan oleh polisi, termasuk akan kembali memeriksa Sudikerta untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.
Disinggung lambannya proses hukum, padahal kasus tersebut berlangsung cukup lama, Kombes Nugroho menerangkan bahwa pihak korban baru melapor tahun 2018. “Kalau saya dengar sekilas dari pihak pelapor, memang mereka mencoba untuk persuasif karena sebelumnya hubungan antara pelapor dan terlapor ini baik, namun karena tidak ada tanggapan dari terlapor, akhirnya kasusnya dilaporkan,” terangnya.
Ketika ditanya apakah ada tersangka lain dalam kasus tersebut? Dirkrimsus mengatakan, kemungkinan itu ada. Saat ini penyidik Krimsus Polda Bali tengah melakukan pendalaman, termasuk kepada lebih dari 10 orang yang diduga menerima aliran uang dari Sudikerta.
“Dalam kasus ini sesuai pasal yang disangkakan yakni pasal TPPU, tersangka bisa dikenakan hukuman selama 20 tahun penjara,” ucap Kombes Nugroho. (agw)
BACA JUGA:  TP PKK Gianyar Bantu PMT Bumil Kurang Mampu