Pemilik Tanah akan Buktikan Sudikerta Tak Bersalah

Kuasa Hukum Sudikerta, Togar Situmorang (kanan) dan Wayan Wakil menunjukkan bukti laporan ke Mabes Polri. (foto : ist)
Beritabalionline.com – I Wayan Wakil selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5048 di Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama Pura Jurit Luhur Uluwatu menyatakan akan membela mantan Gubernur Bali I Ketut Sudikerta yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali terkait  dugaan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta pencucian uang.
Tak hanya itu, Wayan Wakil juga mengaku merasa sangat dirugikan dengan permasalahan tersebut (Ditetapkannya Sudikerta sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut oleh Ditreskrimsus Polda Bali terhitung mulai tanggal 30 November 2018).
Menurut Wayan Wakil, pihaknya bisa membuktikan akta-akta yang dibuat oleh Bos Maspion yakni Alim Markus yang dianggapnya semua cacat hukum.  “Saya menantang Alim Markus untuk debat terbuka agar dapat membuktikan siapa sebenarnya yang bermain dalam permasalahan ini,” tantang Wayan Wakil dalam keterangannya kepada awak media di Denpasar, Sabtu (1/12/2018).
“Pak Sudikerta tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan dan dilaporkan oleh pihak Alim Markus. Ini hanya akal-akalan pihak Alim Markus,” kata I Wayan Wakil dalam keterangannya kepada awak media.
I Wayan Wakil yang didampingi kuasa hukumnya Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang kebetulan juga kuasa hukum Sudikerta menceritakan bahwa Sudikerta hanya sebagai pemberi informasi dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tanah ini.
Wayan Wakil mengaku justru malah sebaliknya Bos Maspion Group yaitu Alim Markus ini dituding yang melakukan penipuan, penggelapan dan pencucian uang. Menurut I Wayan Wakil, permasalahan ini bermula ketika Alim Markus (Bos Maspion) membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5048 di Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama Pura Jurit Luhur Uluwatu milik I Wayan Wakil.
Lebih jauh dijelaskan, setelah membalik nama SHM tersebut menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Marindo Gemilang yang juga milik Alim Markus. Dimana proses balik nama SHM dan perubahan menjadi SHGB tanpa seizin dan sepengetahuan I Wayan Wakil selaku pemilik asli SHM lahan tersebut.
Tidak itu, lanjut Wayan Wakil yang lebih parah lagi SHGB itu digadaikan ke Bank Panin dan menjadi jaminan kredit pada Bank Panin yang nilainya ditaksir ratusan miliar.
Akibat perbuatan curang Alim Markus yang merugikan dirinya dan menyeret Sudikerta tersebut, I Wayan Wakil mengaku tidak akan tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya yang juga pengacara Sudikerta yakni Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP., bahkan telah melaporkan Alim Markus di BARESKRIM dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1165/IX/2018/BARESKRIM tanggal 20 September 2018.
Laporan Wayan Wakil ini telah mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/949/IX/2018/BARESKRIM di Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan/perbuatan curang, pemalsuan surat, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 372 KUHP, 378 KUHP, 263 KUHP JO 264 KUHP. Namun sayangnya saat ini laporan Bareskrim tersebut turun ke Ditreskrimum Polda Bali lantaran kasusnya di Bali.
“Kami minta laporan kami segera ditindaklanjuti Polda Bali. Segera panggil dan periksa Alim Markus. Polda jangan tebang pilih menangani kasus ini. Kok Pak Sudikerta yang dijadikan tersangka, tapi malah Alim Markus yang jelas-jelas melakukan perbuatan pidana tidak disentuh,” sentil Wayan Wakil.
Pada bagian lain, Wayan Wakil juga meminta agar dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan kepolisian harus menggunakan azas-azas legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, kepentingan, hukum kepentingan umum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan juga kredibilitas.
“Kami minta laporan kami terhadap Alim Markus untuk ditindaklanjuti oleh Polda Bali dan terlapor segera diperiksa,” pinta Wayan Wakil. (tra/kos)
BACA JUGA:  Kepada Bawaslu, Gubernur Koster Katakan Sudah Taati Aturan Pemilu