Bertemu Bendesa Adat, Gubernur Komit Penguatan Desa Pekraman

Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) saat pertemuan dengan Bendesa Agung MUDP dan MMDP se-Bali di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali.(foto: ist).

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster bertemu dengan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) se-Bali di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/11/2018).

Pertemuan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketut Lihadnyana, Kepala Biro Kesra Provinsi Bali AA Gede Geriya dan ahli hukum adat Prof. Wayan Windia.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan pentingnya desa adat sebagai benteng utama masyarakat Bali yang sudah disadari sejak lama, namun langkah konkrit untuk melindungi dan memperkuat eksistensi desa adat masih harus dilakukan.

Salah satunya dengan membuat aturan yang memayungi keberadaan desa adat sehingga memiliki dasar dalam melakukan berbagai kegiatan khususnya di bidang palemahan, pawongan dan parahyangan.

Salah satu yang sedang dilakukan adalah memasukkan eksistensi desa adat ke dalam Undang-Undang (UU) tentang Provinsi Bali yang didorong melalui DPR RI.

Ia menambahkan perda yang sedang disusun oleh tim ahli dan telah selesai bagian batang tubuhnya ini akan mengganti perda lama yang mengatur tentang desa pakraman.

Koster berharap dengan keberadaan perda yang baru ini, desa adat semakin jelas eksistensi dan kewenangannya. Beberapa kewenangan yang nantinya ada di desa adat diantaranya di bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan tentu saja mengatur palemahan (lingkungan), pawongan (hubungan antarwarga) dan parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan) di desa adat.

“Dengan keberadaan payung hukum, maka apa yang dilakukan desa adat nantinya akan terlindungi legalitasnya,” ujarnya.

Koster juga berencana menempatkan desa adat langsung di bawah Provinsi. Dengan sistem ini, maka anggaran dari pemerintah provinsi bisa langsung disalurkan kepada desa adat tanpa harus melalui pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi tidak perlu melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus) ke kabupaten,” kata Koster.

Orang nomor satu di Provinsi Bali itu berharap nantinya desa pakraman memiliki semacam APBD sehingga pengelolaan keuangannya menjadi akuntabel. Selain itu Majelis Desa Adat nantinya diharapkan memiliki kantor yang representatif sehingga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Sementara itu, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha menyambut baik rencana Gubernur Bali dalam menata desa adat ke depan.

Menurut dia, apa yang disampaikan Gubernur Bali dalam rapat tersebut menunjukkan bahwa gubernur sudah memahami masalah yang ada di desa adat.

Jero Suwena berharap desa adat di Bali ke depan bisa dilindungi keberadaannya khususnya oleh pemerintah.(agw)