Wapres JK: Nilai “Passing Grade” Tes CPNS Tak Perlu Diturunkan

Peserta yang mengikuti tes CPNS. (foto : Antara)

Beritabalionline.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, sebaiknya passing grade tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak perlu diturunkan. Hal itu untuk menjaga kualitas CPNS yang lulus.

 “Ya, passing grade tidak diturunkan. Iya kalau memang tidak lulus, ya tidak lulus, bagaimana?” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/11/2018), dilansir Kompas.com.

Ia menilai, wajar jika sedikit CPNS yang diterima lantaran kebutuhannya juga tak banyak. Kalla meyakini, tak ada formasi yang kosong dengan sedikitnya jumlah CPNS yang lolos saat ini.

Jika jumlahnya masih kurang, Kalla mengatakan, sebaiknya passing grade juga tak diturunkan. Masalah itu bisa disiasati. “Cuma mungkin saja nanti ada cara bahwa yang kita butuh 200.000 lebih. Pokoknya berapa yang terbaik daripada 200.000 itu, itu yang diterima,” kata Kalla.

“Tidak ada formasi yang kosong. Kita ingin turunkan jumlah pegawai negeri dengan cara itu (menetapkan passing grade) karena itu (jumlah PNS) berlebihan,” lanjut dia.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memastikan akan membuat kebijakan baru untuk mengantisipasi banyaknya peserta CPNS 2018 yang tak lolos dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD).

Deputi Bidang SDM aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dua opsi kebijakan. Opsi pertama, yakni dengan menurunkan passing grade atau ambang batas kelulusan SKD. Kedua, dengan menerapkan sistem perangkingan dari jumlah total nilai tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).

“Nantinya akan ada kebijakan, kebijakan pastinya, misalnya, ada kebijakan baru untuk mengakomodasi peserta yang tidak lulus, seperti apa diaturnya, apakah passing grade diturunkan, apakah ranking, kami carikan jalan fair,” ujar Setiawan saat memberikan keterangan di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin (12/11/2018).

BACA JUGA:  Rasio Kasus Kesembuhan dari Covid-19 di Atas Rata-rata Nasional

Setiawan menjelaskan, kebijakan baru yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut bertujuan untuk menghindari kekosongan formasi jabatan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, jumlah peserta CPNS yang lolos tahap SKD masih belum memenuhi jumlah PNS yang dibutuhkan pemerintah pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB).

“Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil simulasi akan disampaikan. Prinsipnya, kami ingin mengisi formasinya agar tak terjadi kekosongan. Ini yang dikhawatirkan daerah seperti guru dan tenaga kesehatan, kami upayakan,” kata Setiawan. *itn