Pemkab Badung Tebar Ancaman Kepada Kontraktor Proyek yang Molor

Sejumlah proyek di Kabupaten Badung tidak selesai tepat waktu. (foto : ist)
Beritabalionline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali mengeluarkan ultimatum kepada pemegang tender proyek milik pemkab setempat. Artinya, jika proyek yang digarap sampai malor alias tidak tepat waktu, maka Pemkab Badung langsung memberikan sanksi denda sebesar Rp 400 juta kepada pihak kontraktor.
Langkah tegas ini diambil untuk menghindari adanya kesan Pemkab Badung seperti macan ompong lantaran mendiamkan beberapa proyek milik Pemkab yang pengerjaannya tidak tepat waktu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruiang (PUPR) Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba kepada awak media, Jumat (2/11/2018) lalu.
Dijelaskannya, denda tersebut berasal dari pengerjaan proyek fisik yang bersumber dari APBD Badung tahun 2017. Dana dimasukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah pada RAPBD tahun 2019. Pada 2017 di Badung ada sejumlah proyek kena pinalti sehingga harus membayar sejumlah denda.
“Dana itu bersumber dari denda proyek di tahun 2017 yang baru terpasang di tahun 2019. Jadi ada beberapa yang kena denda, uangnya dimasukkan ke anggaran 2019,” ungkap Surya.
Dikemukakan, dari data yang ada di Dinas PUPR pada akhir tahun 2017 lalu, ada 320 proyek yang dikerjakan. Dari beberapa pengerjaan proyek yang  tidak selesai hingga akhir kontrak kerja.
Proyek tersebut diantaranya, Rumah Jabatan (RJ) bupati dan wakil bupati di kawasan Puspem, pembangunan gedung di Polda Bali, kantor Lurah Jimbaran, pembangunan gedung serba guna Desa Adat Jimbaran, pembangunan sekolah dasar, pembangunan gedung SMPN 2 Mengwi, dan pembangunan gedung Polsek Petang. (tra)
BACA JUGA:  Kapolri: Tak Ada Toleransi Terhadap Kampanye Hitam