Kasus Korupsi Yayasan Al Ma’ruf Ngendap di Kejaksaan, Jaksa Bantah Ada Intervensi

Satreskrim Polresta Denpasar saat rilis kasus dugaan korupsi dana hibah yayasan Al Ma’ruf. (foto : ist)
Beritabalionline.com – Kasus dugaan korupsi dana hibah Yayasan Al Ma’ruf yang kini ditangani Kejaksaan tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kejaksaan terkesan diam “seribu bahasa” menanggapi kasus yang merugikan pihak yayasan sebesar Rp200 juta tersebut.
“Kasus yayasan Al Ma’ruf masih ditangani Kejaksaan Negeri Denpasar. Pekara ini hingga saat ini (kemarin) masih berjalan dan masih ditangani,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum)/ Humas Kejaksaan Tinggi Bali (Kejati) Bali Edwin Ignatius Beslar, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (30/10/2018).
Beredar isu tak sedap kasus ini akan disidang setelah Pilpres 2019 lantaran adanya intervensi dari Kejaksaan Agung untuk memperlamban kasus ini. Namun kabar tersebut dibantah oleh Edwin.
“Tidak benar ada intervensi, Kejaksaan tetap komitmen menyidangkan kasus ini,” tegas Jaksa asal Manado Sulawesi Utara ini.
Meski demikian, ia mengakui pihaknya tidak menahan tiga tersangka yakni Muhamad Saifudin, Supeni Mayangsari alias Bu Jero dan H. Miftah Aulawi Nor. Dalihnya, tiga tersangka dinilai koperatif, tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti.
Hanya saja, saat ditanya apakah kasus yayasan ini bermuatan politis dan akan bersidang setelah Pilpres tahun 2019 depan, Edwin belum memberikan komentar resmi terkait isu tersebut.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Satreskrim Polresta Denpasar telah melimpahkan kasus dugaan korupsi dana hibah yayasan Al Ma’ruf sebesar Rp200 juta, dengan tiga tersangka ke Kejaksaan Negeri Denpasar, Kamis (6/9/2018) lalu.
Namun sebulan lebih kasus ini ditangani pihak Kejaksaan belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Padahal sesuai SOP, semestinya berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar, paling lama dua minggu.
Kasus dugaan korupsi ini terjadi 30 Desember 2016 lalu, menyeret tersangka H. Mohamad Saifudin sebagai Ketua Pembina Yayasan Al Ma’ruf dan tersangka Supeni Mayangsari. Kasus ini adanya kegiatan perjalanan ziarah ke Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam pada APBD Perubahan TA 2016.
Pemerintah Kota Denpasar akhirnya mengucurkan dana hibah sebesar Rp200 juta. Ternyata setelah bantuan dana hibah cair, H. Miftah Aulawi Noor tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan hibah tersebut yang belakangan menggunakan nota dan kuitansi fiktif.
Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali menyatakan bahwa perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp200 juta. Belakangan, saat proses pelimpahan ke Kejaksaan, tiga tersangka telah mengembalikan kerugian Negara tersebut. (agw)
BACA JUGA:  Kabur Temui Jalan Buntu, Pelaku Jambret Babak Belur Dihajar Warga