KPK akan Lipatgandakan Hukuman Kepada Pejabat Publik yang Terjerat Kasus Korupsi

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. (foto : javanewsonline.com)

Beritabalionline.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menilai utang piutang politik menjadi faktor besar kepala daerah ataupun legislatif terjerat tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan korupsi yang menjerat para pejabat publik, di antaranya dengan melipatgandakan penindakan. Menurutnya, penindakan yang dilakukan secara masif sedikitnya mampu menekan tindakan koruptif di pemerintahan baik tingkat pusat ataupun daerah.

“KPK harus melipatgandakan penindakan dan hadir secara masif di banyak kementerian dan lembaga. KPK juga perlu banyak orang-orang lagi,” ujar Saut kepada merdeka.com, Minggu (28/10/2018).

Kendati ia mengatakan perlu adanya intensitas penindakan, Saut menjelaskan bahwa penindakan juga selaras dengan pencegahan. Yang mana bentuk pencegahan dikatakannya bermacam-macam.

Selama ini, imbuhnya, komisi anti-rasuah itu sudah melakukan dialog ke beberapa pemerintah daerah dan DPRD.

“Dialog dengan pimpinan eksekutif dan legislatif dan lain lain guna perbaikan sistem dalam bentuk koordinasi dan supervisi,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam satu diskusi di Warung Daun “Kepala Daerah Terjerat Siapa yang Bertanggung Jawab” Akmal bahkan menyebutkan, piutang politik ditanggung kepala daerah sejak ia mencalonkan diri hingga selesai masa jabatan

“Ada utang piutang politik yang membebani kepala daerah mulai dari dia dilantik sampai di akhirnya (masa jabatan),” kata Akmal, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018), dilansir merdeka.com.

Meski si kandidat ataupun kepala daerah memiliki integritas baik dalam menjalankan roda pemerintahan, tanggung jawab piutang politik kerap kali melunturkan integritas pemerintahan bebas koruptif.

Guna melunasi biaya politik, Akmal mencatat ada dua modus yang dijadikan kepala daerah melunasi utang politik yakni memainkan sektor perizinan dan APBD.

BACA JUGA:  Korban Meninggal Akibat Gempa dan Tsunami Sulteng Total 2.081 Orang dan Hilang 1.309 Orang

“Karena cost politik yang sangat tinggi ketika daerah tidak memiliki sumber daya perizinan,mereka biasanya main di APBD atau jual jabatan nah ini modus yang kita catat dalam beberapa tahun terakhir,” tukasnya.

Diketahui, dalam kurun satu bulan KPK menangkap dua kepala daerah yakni Bupati Bekasi dan Bupati Cirebon. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima suap atas perizinan IMB proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sebesar Rp 7 miliar dari Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Grup selaku pemilik mega proyek Meikarta.

Uang Rp 7 miliar merupakan bagian dari Rp 13 miliar yang dijanjikan akan diterima politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra ditangkap atas dugaan menerima suap sebesar Rp 100 juta terkait jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Politisi PDIP itu juga diduga menerima gratifikasi dengan total Rp 6,4 miliar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta mengatakan dalam konferensi pers kemarin mengatakan penerimaan suap ataupun gratifikasi oleh Sunjaya diduga untuk pembiayaan logistik Pilkada 2018.

“Bupati ini menjual jabatannya dalam rangka mengembalikan modal apalagi dia petahana,” kata Alex. (itn)