Karangasem Sukses Raih WTP Tiga Kali

Bupati IGA Mas Sumatri saat menerima piagam WTP yang diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Dedi Sopandi. (foto: ist)

Beritabalionline – Pemerintah Kabupaten Karangasem berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.  Piagam WTP diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Dedi Sopandi kepada Bupati IGA Mas Sumatri di Ruang Rapat Bupati.

Pada saat penyerahan piagam WTP tersebut, Dedi Sopandi mengatakan pemberian WTP ini sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaporkan keuangan secara akuntabel. Selain itu, raihan WTP juga menjadi salah satu persyaratan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan dana DED.

“Raihan piagam WTP menjadi salah satu persyaratan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan dana DED,” ujar Dedi Sopandi, Senin (8/10/2018).

Namun terkait untuk mendapatkan dana DED tersebut, Dedi meminta Pemkab Karangasem untuk berkoordinasi dengan satuan vertikal untuk penyerapan dana APBN di wilayah Karangasem. Pasalnya penyerapan dana APBN oleh satuan vertikal seperti unit kementerian lembaga masih di kisaran 61 persen.

“Penyerapan dana APBN oleh satuan vertikal seperti unit kementerian lembaga masih di kisaran 61 persen, makanya kami  dorong pemkab untuk melakukan komunikasi lagi,” ujarnya.

Disamping itu, pihaknya juga memerlukan data-data terkait APBD Karangasem yang bisa nantinya dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan. “Koordinasi yang sudah baik, kita berharap tahun depan Karangasem bisa mempertahankan raihan ini, kalau bisa ditingkatkan,” harapnya.

Di bagian lain, pihaknya juga mengapresiasi Pemkab Karangasem dalam penyerapan dana desa yang mencapai 100 persen

Sementara itu Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri mengatakan, capaian ini merupakan yang ketiga kalinya sejak tahun  2016 sampai 2018. Bupati berharap, tahun depan Karangasem bisa meraih WTP lagi sehingga Karangasem mampu bersaing dengan kabupaten/kota lainnya. “Asalkan kita bersama, kami tetap optimistis dan bisa meraih WTP lagi,” ujarnya.

Sementara terkait lembaga vertikal yang dimaksudkan yakni terkait kelanjutan pelabuhan kapal pesiar dalam pembangunan breakwater.  “Untuk dana APBN yang baru 61 persen itu diantaranya perhubungan yakni  KSOP itu yang masih harus dikawal terkait pelabuhan tentang kelanjutan breakwater,” sebut Mas Sumatri. (jab)