“Kami Semeton Bali” Gelar Aksi Damai dan Tolak Paham Radikalisme

Kami Semeton Bali menggelar aksi damai di Patung Catur Muka Denpasar (foto : agw)

Beritabalionline.com – Puluhan warga dan tokoh masyarakat dari berbagai kelompok agama di Bali yang mengatasnamakan “Kami Semeton Bali” menggelar aksi damai di Patung Catur Muka Denpasar, Selasa (9/10/2018). Aksi damai tersebut berisi penolakan terhadap paham-paham radikalisme yang tumbuh di Indonesia khususnya di Bali.

Kelompok penganut paham khilafah masih bergerak dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dari orang ke orang secara terselubung dengan menggunakan atribut keagamaan seolah-olah mereka merupakan kelompok sebuah agama. Namun yang sesungguhnya mereka adalah kelompok-kelompok orang yang menyesatkan, beraliran paham khilafah atau komunis gaya baru.

“Maka dari itu, kami dengan tegas menolak paham khilafah dan radikalisme di Pulau Dewata,” tegas Ketua Pecalang Provinsi Bali Made Mudra yang didampingi tokoh muslim di Bali, H. Mustofa Al Amin saat menggelar aksi.

Made Mudra bersama tokoh muslim di Bali H Mustofa Al Amin. (foto : agw)

Dalam kesempatan tersebut Made Mundra selaku pecalang Bali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan suasana kondusif di Pulau Dewata.

Sementara, H. Mustofa Al Amin mengatakan bahwa masyarakat Denpasar adalah masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, perlu kebersamaan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kelompok HTI dibubarkan karena paham-pahamnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kami selaku umat Islam menolak keberadaan mereka karena HTI merupakan kelompok atau ormas yang bertentangan dengan konsensus karena ingin mengembangkan konsep khilafah. Indonesia tidak perlu seperti itu, karena kita memiliki Pancasila dan kebijakan MUI menyatakan konsensus serta NKRI sudah final, dan negara berhak melakukan pengamanan jika terdapat pihak-pihak yang bertentangan dengan hal tersebut,” tegasnya.

BACA JUGA:  Rai Mantra Serahkan Bantuan CSR Bedah Rumah Kepada Warga Ubung Kaja

Sebelum deklarasi damai digelar, berbagai elemen masyarakat mengikuti sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Pakem) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Bali dan Dinas Kebudayaan di Kantor Walikota Denpasar.

Tugas dan fungsi Pakem sendiri yang pertama, yakni melakukan pengawasan terhadap ajaran atau paham alirian yang diindikasikan menyimpang atau sesat atau menodai, menghina atau merendahkan satu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama.

Kedua, tugas Pakem untuk menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan keteriban kehidupan bermasyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dengan masyarakat yang terjadi akibat penyebaran faham keagamaan yang menyimpang. *agw