Indonesia Angkat Isu Kemerdekaan Palestina di Sidang Majelis Umum PBB

Wapres Jusuf Kallan didampingi Menko PMK Puan Maharani menghadiri High Level Meeting on Global Peace di Markas Besar PBB di New York. (foto : merdeka.com)

Beritabalionline.com –¬†Indonesia menjadikan isu kemerdekaan Palestina sebagai salah satu agenda kunci dalam pertemuan Sidang Majelis Umum PBB atau UNGA ke 73 di New York.

“Indonesia akan terus berada di depan untuk mendukung perjuangan Palestina, terutama dalam kapasitasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” tegas Menlu, seperti dikutip dari rilis resmi Kemlu RI yang diterima Liputan6.com (28/9/2018).

Dalam rangkaian pertemuan di Sidang Majelis Umum PBB dua hari lalu, Menlu Retno mengangkat isu Palestina agar terus menjadi perhatian dunia Internasional.

“Perjuangan Palestina harus terus didukung, tidak ada Plan B untuk Two State Solution,” jelas Menlu.

Pada pertemuan tingkat menteri Non-Aligned Movement atau Gerakan Non Blok (GNB), Menlu RI terus mendorong agar negara-negara GNB dapat menjadi sumber terbesar dukungan kepada rakyat Palestina.

Hal ini khususnya mengingat salah satu visi dan tujuan utama GNB adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia.

“Saya terus dorong negara anggota GNB yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya,” tegasnya.

Hal tersebut dipertegas Menlu dalam pertemuan GNB untuk Palestina.

“Ukuran kunci bagi Gerakan Non Blok dalam mendukung kemerdekaan Palestina adalah dukungan untuk two state solution dan menjamin solusi baik jangka pendek dan panjang untuk Rakyat Palestina,” tegas Menlu.

Menlu RI juga menyatakan komitmen Indonesia untuk Palestina melalui United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) pada saat bertemu dengan Komisioner Jenderal UNRWA, Pierre Krahenbuhl.

Komitmen tersebut tercermin dari penambahan sumbangan sukarela Indonesia dan membantu memobilisasi sumber dana dari masyarakat sipil untuk UNRWA.

BACA JUGA:  Kecewa, Kader PKS Bongkar Sikap Partainya dalam Pilpres 2019

Dalam pertemuan diskusi yang diselenggarakan Pemerintah Palestina, Menlu RI menyampaikan kembali lima hal yang harus tetap menjadi perhatian.

Pertama, Two State Solution adalah satu-satunya cara untuk perdamaian; Kedua, terus menggalang pengakuan internasional untuk Palestina; Ketiga, Membantu UNRWA mendapatkan alternatif pendanaan; Keempat, persatuan Palestina penting untuk kemerdekaan Palestina, dan; Lima, penguatan kapasitas untuk kemandirian Palestina harus terus dilakukan.

Menlu RI juga secara konsisten terus mengangkat isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan negara sahabat di rangkaian UNGA 73 termasuk dengan Menlu Grenada, hari ini (26/9).

Pemerintah Indonesia sebelumnya berjanji akan meningkatkan donasi yang diberikan kepada Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk beberapa tahun ke depan. Langkah itu diambil sebagai salah satu solusi untuk menutup defisit anggaran organisasi tersebut, setelah Amerika Serikat menghentikan total pendanaannya tahun ini.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga menjelaskan bahwa Indonesia akan terus menjadi motor penggerak guna mendorong negara-negara yang masih memberikan pendanaan kepada UNRWA, untuk terus meningkatkan donasinya, agar organisasi itu dapat terus beroperasi.

Amerika Serikat (AS) mengakhiri seluruh pendanaannya untuk UNRWA untuk tahun 2018. Tak dijelaskan berapa banyak anggaran yang dihentikan oleh AS kepada UNRWA untuk tahun ini, namun, Washington DC diketahui menyumbangkan lebih dari US$ 350 juta kepada organisasi itu pada tahun 2017.

Keputusan AS menuai kritik dari UNRWA, PBB, dan komunitas internasional, dengan menyebut bahwa pemutusan anggaran sebanyak itu akan mengancam kelangsungan operasional organisasi tersebut –yang saat ini memberikan bantuan bagi 5,3 juta jiwa pengungsi Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, Yordania, dan di wilayah lain, dalam bentuk layanan pendidikan dan kesehatan. (sdn/itn)