Tunggakan Peserta BPJS Capai Rp8 Miliar

kepala BPJS Kesehatan Klungkung, yang membawahi pelayanan kesehatan di Gianyar dan Bangli, Endang Triana Simanjuntak (kanan). (foto: yesiariska)

Beritabalionline.com – Peserta BPJS kesehatan di kabupaten Gianyar memiliki tunggakan pembayaran Rp8 miliar, sementara biaya kesehatan yang harus dikeluarkan mencapai Rp172 miliar, dan penerimaan iuran hanya Rp80 miliar.

“Inilah salah satu penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran terhadap rumah sakit. Namun, kami BPJS Kesehatan telah membayar Rp10 miliar kepada RS Sanjiwani Gianyar dari tagihan Rp16 miliar, di samping ada Rp5 miliar masih dalam posisi klaim,” kata kepala BPJS Kesehatan Klungkung, yang membawahi pelayanan kesehatan di Gianyar dan Bangli, Endang Triana Simanjuntak dalam jumpa pers di Gianyar, Jumat (28/9).

Ia membeberkan tiga hal yang menjadi masalah BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada rumah sakit dan Puskesmas di Gianyar. Pertama, ketidakcocokan nilai iuran. “Kita harus bangga sistem BPJS Kesehatan Indonesia karena hanya negara kita yang menalangi biaya kesehatan paling mahal misalkan pengobatan dan operasi kanker, pengobatan dan operasi jantung, cuci darah,” tambah Endang.

Di Indonesia, ada Sembilan juta peserta BPJS Kesehatan yang memiliki sakit mahal. Contohnya, untuk mengobati pasien jantung itu harus mengumpulkan 6.000 iuran peserta yang sehat. Untuk pasien yang cuci darah itu membutuhkan biaya Rp10 juta per bulan.

Ketidakcocokan itu, iuran BPJS Kesehatan kelas tiga (paling rendah) itu Rp36.000 tapi oleh pemerintah diputuskan hanya Rp23.000. Sebagai contoh, jika hampir 100 persen peserta BPJS Kesehatan di Gianyar bayar iuran maka dana yang masuk sekitar Rp88 miliar, sementara pelayanan kesehatan yang harus dibayar mencapai Rp172 miliar.

Kedua, perilaku masyarakat pada saat sakit atau mau melahirkan baru buat BPJS Kesehatan. Setelah menerima pelayanan kesehatan, iurannya tidak dibayarkan. Jika sakit baru bayar BPJS. “Jika ada peserta yang menunggak pembayaran tiga atau empat tahun, regulasi pemerintah, mereka hanya diwajibkan membayar tunggakan selama satu tahun saja. Oleh karena itu, pemerintah wajib menalangi selisih antara iuran dengan layanan kesehatan,” tambah dia.

Ketiga, perilaku pengusaha yang tidak mau mendaftarkan pekerjanya ikut BPJS Kesehatan. Dan ada yang ikut, tapi tidak lancar pembayaran iurannya.

Menurut BPJS Kesehatan, jumlah penduduk Kabupaten Gianyar sekitar 495.000 orang, dan hanya sekitar 375.000 penduduk Gianyar ikut BPJS Kesehatan. Ada sekitar 195.000 dari 375.000 peserta BPJS Kesehatan, iurannya dibayarkan Pemkab Gianyar, dan sisanya sekitar 136.000 peserta merupakan peserta Mandiri.

Sebagai perbandingan, iuran tunggakan BPJS Kesehatan di Gianyar mencapai Rp8 miliar, di Kabupaten Klungkung hanya Rp1,9 miliar dan Kabupaten Bangli Rp2,5 miliar, ungkap Endang. (yza)