Gubernur Koster Tegaskan akan “Habisi” Pejabat yang Terima Suap

Gubernur Wayan Koster dan Wagub Cok Ace dalam acara ramah tamah dengan jajaran birokrasi Pemprov Bali. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan akan “menghabisi” oknum pejabat yang terima suap atau pungutan dalam promosi maupun mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Hal itu dikatakan Koster ketika menyinggung soal pengisian sejumlah jabatan lowong yang akan segera diisi dalam waktu dekat. Dalam pengisian jabatan itu, ia berkomitmen untuk melakukan rekrutmen secara profesional sesuai dengan kompetensi.

“Dalam promosi maupun mutasi, saya tegaskan jangan ada istilah suap atau pungutan, saya ingin yang lurus-lurus saja. Kalau sampai ketahuan, pasti akan habis,” tandasnya saat menggelar acara ramah tamah dengan pejabat eselon II, III, dan IV Pemprov Bali, di halaman Gedung Jayasabha, Denpasar, Minggu (23/9/2018) malam.

Selanjutnya Koster meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bali untuk tegak lurus mendukung dan mengawal pelaksanaan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

“Tak ada urusannya pada pelaksanaan pilkada kemarin mendukung siapa, karena kalau itu terus kita bahas, tak akan pernah ada habisnya. Bapak dan Ibu berstatus ASN ada dalam sebuah sistem kepegawaian, itu yang jadi pedomannya,” katanya.

Dalam mengawal pelaksanaan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menjadi visinya bersama Wagub Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) itu, Koster minta ASN agar bekerja cepat, cermat dan cerdas.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas-tugas, ASN hendaknya memegang teguh komitmen, loyalitas, dedikasi dan ngayah atau mengabdi untuk warga Bali.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan kalau dalam penilaian kinerja dirinya akan mengedepankan profesionalisme dan kompetensi. Untuk itu ke depan, dia meminta ASN Pemprov Bali agar menyesuaikan ritme kerja dengan gubernur dan wakil gubernur Bali yang baru.

Selanjutnya, Koster juga memberi arahan agar jajaran OPD Pemprov Bali segera menjabarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam progam-program yang tertuang dalam APBD 2019.

“Harusnya tak butuh waktu lama, karena visi yang saya susun sudah sangat detail. Hal ini akan saya jadikan salah satu tolok ukur dalam penilaian kinerja birokrasi,” ujarnya.

Masih dalam arahannya, dia juga mengingatkan jajarannya untuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan progam pembangunan. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota juga mesti diintensifkan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.

Sementara itu, Sekda Bali Dewa Made Indra dalam laporannya menyebut keseluruhan pegawai Pemprov Bali berjumlah 18.301 orang, terdiri dari 11.310 ASN dan 7.891 tenaga kontrak.

“Dengan jumlah SDM yang kita miliki, seharusnya visi Nangun Sat Kethi Loka Bali mudah untuk direalisasikan,” ucapnya.

Dewa Indra minta ASN Pemprov Bali untuk tegak lurus, patuh, taat dan loyal kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat Bali.

Jajaran birokrasi juga diminta paham menerjemahkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam program pembangunan. *agw